DKPP Minta Revisi UU Pemilu Perjelas Kekuatan Hukum Putusan Etik

TODAYNEWS.ID – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito berharap revisi Undang-Undang Pemilu dapat mempertegas kedudukan putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat.

Penegasan tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah putusan DKPP kembali dipersoalkan melalui jalur peradilan lain.

Baca Juga

18 jam  lalu

AHY: Demokrat Tak Usulkan Nama Pengganti Gibran, Serahkan Sepenuhnya ke Prabowo

8 Dhanis

Heddy mengatakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah mengatur bahwa putusan DKPP bersifat final dan mengikat.

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat pihak yang membawa persoalan terkait putusan DKPP ke ranah peradilan, baik melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun peradilan umum.

“Sejauh ini, KPU dan Bawaslu telah menindaklanjuti putusan DKPP. Namun, terdapat persoalan ketika tindak lanjut putusan tersebut kemudian menjadi objek gugatan di pengadilan,” kata Heddy saat membuka Rapat Evaluasi dan Koordinasi Tindak Lanjut Putusan DKPP di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Baca Juga

4 hari  lalu

Pengamat Ungkap Dua Skenario Politik Prabowo Jika Gibran Tersingkir

53 Dhanis

Menurut Heddy, dalam beberapa tahun terakhir muncul sejumlah perkara yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan DKPP dan kemudian dibawa ke pengadilan. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya perbedaan pemahaman mengenai kedudukan serta kekuatan hukum putusan DKPP.

Bahkan, kata dia, terdapat permohonan eksekusi ke pengadilan negeri di salah satu kota yang berkaitan dengan putusan DKPP atas perkara yang telah diputus pada 2014.

“Contoh tersebut menunjukkan bahwa menempuh jalur peradilan etik tidak selalu serta-merta menghasilkan kepastian hukum. Proses di peradilan tata usaha negara maupun peradilan umum dapat memperpanjang penyelesaian persoalan,” ujarnya.

Heddy menilai, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian dalam pembahasan perubahan UU Pemilu.

Menurut dia, regulasi baru tidak cukup hanya menegaskan sifat final dan mengikat putusan DKPP, tetapi juga perlu mengatur mekanisme tindak lanjut yang efektif agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

“Kami berharap persoalan ini dapat memperoleh penegasan dalam perubahan undang-undang pemilu,” katanya.

Sementara itu, Anggota DKPP sekaligus Koordinator Divisi Persidangan, Ratna Dewi Pettalolo, mengatakan rapat evaluasi dan koordinasi tersebut penting untuk meningkatkan kualitas putusan DKPP serta memastikan pelaksanaannya berjalan optimal.

Menurut Ratna, putusan DKPP seharusnya tidak hanya menjadi instrumen pemberian sanksi maupun rehabilitasi bagi penyelenggara pemilu.

Lebih dari itu, putusan tersebut perlu dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk merumuskan kebijakan pencegahan pelanggaran kode etik di lingkungan KPU dan Bawaslu.

“Bagi kami, putusan tidak akan memiliki makna apabila tidak memberikan manfaat nyata bagi perubahan perilaku penyelenggara pemilu,” ujar Ratna.