KPK Dalami Standar Tarif Cukai PT Djarum

TODAYNEWS.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami riwayat pemeriksaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan terhadap PT Djarum. Penyidik turut menelusuri standar tarif cukai yang dikenakan kepada perusahaan tersebut dan sejumlah perusahaan terafiliasi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan dengan memeriksa dua aparatur sipil negara (ASN) Bea Cukai berinisial SA dan AZR pada Kamis (12/11/2026). Keduanya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi terkait kerugian keuangan negara di sektor cukai.

Baca Juga

22 jam  lalu

Prabowo Tegaskan Komitmen Hapus Kemiskinan Lewat Pendidikan dan Pemenuhan Gizi Anak

10 Dhanis

“Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami keterangan dari para saksi soal pengetahuannya terkait pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditjen Bea dan Cukai yang berkaitan dengan PT Djarum dan beberapa perusahaan lainnya yang terafiliasi,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/11/2026) malam.

Menurut Budi, penyidik ingin mengetahui standar tarif cukai yang semestinya dikenakan serta tarif yang diterapkan kepada PT Djarum dan perusahaan-perusahaan terafiliasi. Informasi tersebut diperlukan untuk menelusuri dugaan penyimpangan dalam tata kelola cukai.

“Tentunya ini berkaitan dengan standar tarif yang harus dikenakan dan tarif cukai bagi PT Djarum ataupun perusahaan-perusahaan yang terafiliasi yang kemudian ada dugaan penyimpangan yang dilakukan pada tata kelola cukai tersebut dan ada kerugian keuangan negara yang ditimbulkan,” ujarnya.

Baca Juga

5 hari  lalu

Menko PM Ajak Platform Digital Perluas Akses Pasar UMKM

35 Dhanis

Kasus dugaan korupsi di sektor cukai ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di lingkungan Bea Cukai pada Februari 2026. Dalam perkembangan penyidikan, lembaga antirasuah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka.

Pada 21 Juli 2026, KPK mengumumkan pengembangan perkara tersebut melalui penerbitan dua surat perintah penyidikan (sprindik). Hingga September 2026, sembilan orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka terdiri atas Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat Rizal, Kepala Subdirektorat Intelijen Bea Cukai Sisprian Subiaksono, dan Kepala Seksi Penindakan II Bea Cukai Orlando Hamonangan.

Selain itu, KPK menetapkan pemilik Blueray Cargo John Field, Manajer Operasional Blueray Cargo Dedy Kurniawan, serta Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo Andri sebagai tersangka.

Tiga tersangka lainnya yakni Kepala Seksi Intelijen Cukai Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo, Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH, dan pejabat fungsional Bea Cukai Madya berinisial AD.

Pengembangan perkara kembali dilakukan pada 28 Oktober 2026 melalui penerbitan satu sprindik umum. Setelah itu, penyidik menggeledah Kantor Bea Cukai Kudus dan kantor PT Djarum di Kudus, Jawa Tengah.

Sehari kemudian, penggeledahan berlanjut ke enam perusahaan yang disebut terafiliasi dengan PT Djarum di Kudus. Pada 30 Oktober 2026, penyidik juga menggeledah Kantor Bea Cukai Semarang serta Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kota Semarang.

Rangkaian penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari bukti terkait dugaan kerugian keuangan negara di sektor cukai. Nilai kerugian negara dalam perkara ini diperkirakan mencapai triliunan rupiah.

Selain menelusuri penerapan tarif cukai, KPK juga mendalami dugaan pemberian uang dari pihak PT Djarum kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea Cukai. Pendalaman tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik mengungkap dugaan penyimpangan dalam tata kelola cukai.