Sinyal Dukungan Parpol ke Prabowo untuk Pilpres 2029 Dinilai Sebagai Strategi Pragmatis

TODAYNEWS.ID – Sinyal dukungan yang mulai dilontarkan sejumlah partai politik anggota koalisi pemerintah untuk mendorong Prabowo Subianto kembali maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 dinilai belum bisa ditelan mentah-mentah.

Langkah tersebut ditengarai sekadar strategi komunikasi politik pragmatis demi mengamankan posisi dan akses kekuasaan di pemerintahan saat ini.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Soal Gugatan Ijazah Gibran di MK, Puan: Kami Menghormati Proses yang Sedang Berjalan

95 Akbar Budi

Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai manuver dari partai-partai seperti Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), hingga Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang terang-terangan menyatakan dukungan lebih awal tidak serta-merta mencerminkan komitmen politik yang permanen.

Menurut Efriza, apa yang disampaikan partai-partai tersebut sejauh ini baru sebatas dorongan informal dan belum berwujud deklarasi resmi partai.

“Dukungan terhadap Prabowo untuk 2029 belum sepenuhnya dapat dipercaya sebab belum ada deklarasi resmi. Ini sekadar bermulut manis, komunikasi politik untuk menyenangkan Presiden bahwa ia layak maju kembali dan didukung oleh mereka,” ujar Efriza kepada TODAYNEWS, Selasa (13/10/2026).

Baca Juga

3 hari  lalu

Perkuat Ekonomi Bentang Alam, Wamenhut Buka Peluang Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan

393 Akbar Budi

Ia mengingatkan, dinamika politik menjelang Pilpres 2024 menjadi bukti betapa cepatnya arah koalisi berubah. Di mana pada saat itu, PKB yang sempat membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama Partai Gerindra justru memilih hengkang di tengah jalan.

“Jelang 2024 lalu saja, koalisi yang sudah dideklarasikan bisa ditinggalkan. Apalagi ini yang sekadar ucapan dan belum ada deklarasi resmi partai,” tuturnya.

Efriza menuturkan, langkah partai politik menyuarakan dukungan tiga tahun sebelum pemilu digelar bertujuan membangun citra loyalitas di hadapan Prabowo sebagai Kepala Negara.

Menurutnya, strategi ini digunakan untuk memperkuat posisi tawar serta membuka ruang negosiasi kepentingan jangka pendek, termasuk alokasi jabatan strategis di kabinet.

Apalagi, kata Efriza, kabinet pemerintahan saat ini kerap melakukan penyesuaian maupun perluasan struktur kelembagaan.

“Contohnya reshuffle kabinet kemarin yang memberikan keuntungan bagi PAN dan Golkar pasca-memberikan sinyal dukungan. Hal seperti itu yang mungkin juga ada di benak kalkulasi PKB,” ungkapnya.

Lebih lanjut, jika ditinjau dari aspek etika politik, Efriza memandang pengumuman dukungan yang dilakukan jauh sebelum tahapan pencalonan berpotensi menggeser fokus utama partai politik.

Langkah tersebut pun dinilai mengaburkan peran partai dalam mengawal dan mengevaluasi kebijakan pemerintah secara objektif.

“Persoalannya bukan semata-mata terlalu cepatnya dukungan diumumkan, melainkan apakah dukungan tersebut didasarkan pada evaluasi kinerja dan kesamaan agenda kebijakan, atau lebih berorientasi pada kepentingan mempertahankan akses kekuasaan? Diperkirakan jawabannya adalah yang terakhir,” tegas Efriza.

Lebih jauh, menurutnya Efriza, soliditas koalisi yang sesungguhnya baru teruji lewat konsistensi pengawalan kebijakan dan kesamaan agenda pembangunan, bukan sekadar janji manis di media.

“Jadi, pernyataan dukungan ini baru sekadar menjaga hubungan baik dalam kerja sama pemerintahan saat ini, belum sampai pada tahap membangun koalisi resmi menuju Pemilu 2029,” pungkasnya.