DPR Minta Pengelolaan Belanja Negara Rp4.320 Triliun Dilakukan Secara Efektif

TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro, meminta pemerintah memastikan belanja negara dalam APBN 2027 dilaksanakan secara berkualitas, tepat sasaran, dan tepat waktu. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Fauzi mengatakan, berdasarkan postur APBN yang telah disetujui, belanja negara mencapai sekitar Rp4.320 triliun, sedangkan target pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.456 triliun.

Baca Juga

4 hari  lalu

Komisi X DPR Minta Program Kuliah Gratis Tetap Perhatikan Kualitas Lulusan

180 Akbar Budi

“Belanja harus berkualitas, tepat sasaran, dan tepat waktu. Sehingga hasil daripada belanja, baik belanja kementerian/lembaga, badan, maupun transfer ke daerah, bisa dirasakan masyarakat. Kalau belanjanya tepat waktu dan berkualitas, insya Allah daya beli masyarakat akan meningkat,” kata Fauzi mengutip pada Jumat (9/10/2026).

Legislator Partai NasDem dari daerah pemilihan Sumatera Selatan I itu menilai, efektivitas belanja pemerintah menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan fiskal sekaligus memastikan anggaran negara memberikan dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat.

Menurut dia, pelaksanaan anggaran tidak cukup hanya berorientasi pada penyerapan, tetapi juga harus memperhatikan ketepatan sasaran dan manfaat yang dihasilkan. Karena itu, belanja kementerian/lembaga, badan, serta transfer ke daerah perlu dikelola secara efektif.

Baca Juga

4 hari  lalu

96% Aspirasi Diakomodasi DPR-Pemerintah, Serikat Pekerja Taruh Harapan Besar pada RUU Ketenagakerjaan

343 Akbar Budi

Selain efektivitas belanja, Fauzi menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai fungsi APBN sebagai instrumen negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dia mengatakan, pemahaman publik mengenai APBN perlu diperkuat agar masyarakat mengetahui bagaimana dinamika ekonomi global dapat memengaruhi kondisi keuangan negara dan kebijakan pemerintah.

Sosialisasi tersebut, kata Fauzi, tidak bisa hanya mengandalkan DPR RI. Kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga kepala daerah juga perlu terlibat dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan anggaran kepada masyarakat.

“APBN ini adalah instrumen negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu, sosialisasi harus dilakukan DPR RI, kementerian dan badan, pemerintah daerah, bupati, serta wali kota,” ujarnya.

Di sisi lain, Komisi XI DPR RI mencermati tantangan eksternal yang berpotensi memengaruhi ketahanan APBN, terutama dinamika geopolitik dan fluktuasi harga komoditas global.

Fauzi menyoroti harga minyak mentah dunia yang disebut telah menyentuh 102 dolar AS per barel. Kenaikan harga minyak berpotensi menambah tekanan terhadap anggaran negara, sehingga pengelolaan belanja dan penerimaan perlu dilakukan secara hati-hati.

Meski demikian, politisi Partai NasDem itu menyebut kinerja penerimaan negara masih menunjukkan perkembangan positif.

Fauzi juga mengutip pernyataan Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengenai pertumbuhan penerimaan perpajakan sebesar 21,4 persen.

“Geopolitik ini masih berpengaruh. Namun, kemarin Pak Menteri Keuangan Suahasil menyatakan pertumbuhan pajak dan pendapatan kita berada di angka 21,4 persen. Mudah-mudahan pertumbuhan pendapatan negara ini juga akan mendorong belanja negara yang berkualitas,” pungkas Fauzi.