DPR Desak Kemenimipas Usut Dugaan Pesta Narkoba di Rutan Depok

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XIII DPR RI Fauqi Hapidekso, mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mengusut secara menyeluruh dugaan pesta narkoba yang melibatkan 22 warga binaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Depok, Jawa Barat.

Fauqi menilai beredarnya video yang memperlihatkan aktivitas tersebut menunjukkan masih adanya celah dalam sistem pengamanan dan pengawasan di lingkungan pemasyarakatan.

Baca Juga

5 hari  lalu

Prabowo Dijadwalkan Bakal Hadiri Rapur DPR Hari Ini

105 Akbar Budi

“Beredarnya video pesta narkoba di Rutan Depok yang melibatkan 22 warga binaan harus diusut tuntas. Kemenimipas harus memeriksa seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan rutan tersebut,” kata Fauqi di Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Menurut dia, penyelidikan tidak cukup hanya dengan memeriksa atau menindak petugas yang berada di lapangan. Kemenimipas perlu mengusut bagaimana narkotika dapat masuk ke dalam rutan serta menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan petugas.

“Harus dibongkar secara terang bagaimana narkoba bisa masuk ke dalam rutan. Kalau ada petugas yang membantu, meloloskan, atau terlibat, tentu harus diberikan sanksi tegas dan jangan ada perlindungan,” ujarnya.

Baca Juga

4 hari  lalu

Bawaslu Soroti Ketimpangan Harga Kursi dan Keterwakilan dalam Penataan Dapil 2029

633 Dhanis

Fauqi juga mengingatkan bahwa kasus tersebut bukan pertama kalinya narkoba ditemukan di lingkungan rumah tahanan. Ia menyinggung kasus serupa yang terjadi di Rutan Kelas I Pekanbaru pada April 2025.

Menurut Fauqi, berulangnya kasus narkoba di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan.

“Kalau setiap pelanggaran hanya berujung pada pemeriksaan administratif tanpa konsekuensi tegas, maka tidak akan menimbulkan efek jera. Kasus ini harus menjadi momentum memperkuat pengawasan sekaligus memastikan sanksi,” katanya.

Selain petugas, Fauqi meminta warga binaan yang terbukti mengonsumsi atau menyimpan sabu diproses sesuai ketentuan hukum dan aturan yang berlaku.

“Warga binaan yang terbukti terlibat juga tidak boleh dibiarkan dan harus diproses sesuai ketentuan. Jangan sampai muncul kesan bahwa di dalam rutan seseorang bebas melakukan pelanggaran tanpa konsekuensi,” ujarnya.

Fauqi meminta Kemenimipas mengevaluasi sejumlah aspek pengamanan, antara lain pemeriksaan barang, sterilisasi akses masuk pengunjung, serta efektivitas kamera pengawas atau CCTV.

Menurut dia, evaluasi tersebut penting untuk mengetahui celah yang memungkinkan narkotika masuk dan aktivitas terlarang berlangsung di dalam rutan.

“Jangan hanya mencari siapa yang salah setelah kasus terjadi, tetapi temukan celah sistem yang memungkinkan narkoba masuk. Kalau celahnya tidak ditutup, kasus serupa bisa kembali terjadi di tempat lain,” kata politikus PKB itu.

Legislator dari Fraksi PKB itu juga meminta Kemenimipas menyampaikan hasil investigasi secara transparan kepada publik dan DPR RI. Ia menilai sanksi tegas, termasuk pemecatan tidak dengan hormat, layak diberikan apabila terdapat petugas yang terbukti memfasilitasi peredaran narkotika.

“Kemenimipas harus terbuka mengenai hasil pemeriksaan kepada publik. Jika ada petugas yang terbukti terlibat, berikan sanksi tegas termasuk pemecatan sesuai ketentuan pelanggaran berat,” ujarnya.

Komisi XIII DPR RI, kata Fauqi, akan terus memantau penanganan kasus tersebut. Ia menegaskan pembenahan sistem pengawasan dan pemberantasan peredaran narkotika di lingkungan pemasyarakatan harus menjadi perhatian serius.

“Kami di Komisi XIII DPR akan mengawal kasus ini sampai tuntas demi memastikan pemasyarakatan benar-benar bersih dari jaringan narkoba. Sistem pengawasannya harus dibenahi secara mendasar,” pungkasnya.