Laporan: Afrizal Ilmi
Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar. Foto: Istimewa/Net TODAYNEWS.ID — Temuan klaster bangunan mewah ilegal dan dugaan pungutan liar di Lapas Kelas IIA Cibinong dinilai tidak berhenti pada persoalan maladministrasi. Pakar hukum Abdul Fickar Hadjar menyebut sejumlah tindakan dalam kasus tersebut sudah mengandung unsur pidana.
Fickar mengatakan unsur pidana itu berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dalam pembangunan dan pengelolaan bangunan mewah di lingkungan Lapas Cibinong. Termasuk di dalamnya dugaan pemberian izin, pembangunan, hingga penyewaan bangunan kepada narapidana.
“Kasus LP Cibinong, selain terjadi pelanggaran administratif juga tindakan-tindakan yang dilakukan sehubungan dengan berdirinya rumah/vila-vila mewah mengandung unsur pidana,” kata Fickar.
Menurut dia, dugaan pidana tersebut antara lain berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang untuk mengizinkan pembangunan bangunan di atas tanah milik negara. Bangunan tersebut disebut berada di lingkungan Lapas Cibinong dan kemudian disewakan kepada para narapidana.
Selain pembangunan dan penyewaan, Fickar menyoroti adanya dugaan pungutan bayaran dari para narapidana. Menurut dia, jika penerimaan tersebut memang menghasilkan uang, seharusnya uang tersebut disetorkan kepada negara.
“Yaitu penyalahgunaan wewenang mengizinkan, membangun dan juga menyewakan bangunan di atas tanah milik negara di lingkungan LPC serta memungut bayaran dari para narapidana,” ujarnya.
Fickar menilai rangkaian tindakan tersebut dapat memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Dia juga menegaskan perkara tersebut bukan termasuk kejahatan yang harus menunggu adanya pengaduan dari pihak tertentu.
“Selain perilaku diskriminatif juga telah memenuhi unsur pidana Tipikor dimana jikapun menghasilkan uang seharusnya disetorkan kepada negara,” kata Fickar.
Karena itu, menurut Fickar, aparat penegak hukum seperti KPK maupun Kejaksaan dapat masuk untuk menangani perkara tersebut. Aparat dinilai tidak harus menunggu adanya pengaduan atau laporan terlebih dahulu.
“Karena kejahatan ini bersifat umum yang bukan delik/kejahatan yang bersifat aduan, maka penegak hukum baik KPK maupun Kejaksaan sudah dengan sendirinya bisa masuk menangani perkara ini tanpa harus ada pengaduan atau laporan,” tuturnya.
Fickar juga menilai aparat penegak hukum tidak harus menunggu proses investigasi Ombudsman selesai untuk mulai menelusuri dugaan pidana tersebut. Menurut dia, KPK maupun Kejaksaan dapat berkoordinasi dengan Ombudsman untuk memperoleh bukti yang telah ditemukan.
Dia menduga KPK, Kejaksaan, maupun kepolisian saat ini bisa saja sedang melakukan pengumpulan alat bukti melalui bidang intelijen masing-masing. Karena itu, publik dinilai tinggal menunggu langkah lebih lanjut dari aparat penegak hukum.
“Sangat mungkin mereka, KPK, Kejaksaan atau kepolisian sedang mengumpulkan alat bukti melalui bidang intelijennya masing-masing, kita menunggu agresivitas mereka,” kata Fickar.
Menurut Fickar, proses tersebut dapat dilanjutkan dengan koordinasi antara aparat penegak hukum dan Ombudsman. Bukti-bukti yang dikuasai Ombudsman dapat diminta untuk kemudian ditindaklanjuti dalam proses penyidikan.
“Tak perlu menunggu laporan, KPK/jaksa bisa berkoordinasi atau meminta bukti-bukti yang dikuasai Ombudsman, untuk kemudian dilanjutkan tindakan penyidikan,” ujarnya.
Editor: Aziz Arriadh