DPR Dorong Kebijakan Pendidikan Gratis Berkeadilan dari Sekolah Dasar hingga PTN-PTS

TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati, mendukung pemerintah membangun kebijakan pendidikan gratis yang berkeadilan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

Kurniasih menilai, kebijakan tersebut tidak hanya perlu menyasar perguruan tinggi negeri (PTN), tetapi juga mahasiswa perguruan tinggi swasta (PTS), khususnya dari keluarga kurang mampu.

Baca Juga

4 hari  lalu

Tekankan Kepastian Hukum, DPR Minta APH Pahami Karakteristik Konflik Agraria

91 Akbar Budi

“Semangat pendidikan gratis harus kita dukung. Tetapi yang harus kita bangun adalah pendidikan gratis yang berkeadilan,” kata Kurniasih dalam keterangan yang diterima, pada Jumat (2/10/2026).

“Mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang karena berbagai keadaan harus memilih sekolah atau perguruan tinggi swasta juga perlu mendapat perhatian,” lanjut Kurniasih.

Menurut dia, pada jenjang pendidikan dasar, prinsip tersebut telah diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang menegaskan jaminan wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar secara gratis, baik di satuan pendidikan pemerintah maupun masyarakat.

Baca Juga

2 hari  lalu

DPR Ingatkan Ombudsman Jaga Diri Usai Bongkar Fasilitas Mewah Lapas Cibinong

159 Akbar Budi

Karena itu, Kurniasih mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyusun peta jalan pembiayaan Wajib Belajar 9 Tahun yang jelas dan terukur.

Ia juga mendorong prinsip pendidikan gratis yang berkeadilan diterapkan di jenjang pendidikan tinggi. Menurutnya, besarnya jumlah mahasiswa PTS menunjukkan pentingnya perluasan bantuan biaya pendidikan bagi kelompok kurang mampu.

Berdasarkan Statistik Pendidikan Tinggi 2025, terdapat 4.833.473 mahasiswa PTS atau 44,95 persen dari keseluruhan mahasiswa terdaftar. Sementara mahasiswa PTN berjumlah 4.408.472 atau 40,99 persen.

Kurniasih menyebut penambahan penerima KIP Kuliah dan bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa PTS dapat menjadi salah satu solusi.

Dari 840.792 penerima aktif KIP Kuliah 2026 yang terpilah berdasarkan PTN dan PTS, sebanyak 460.051 merupakan mahasiswa PTS dan 380.741 mahasiswa PTN.

“Kita mendukung pendidikan berkeadilan di PTN dan PTS. Bantuan biaya pendidikan berbasis kondisi ekonomi mahasiswa bisa menjadi pertimbangan dalam mewujudkan kebijakan kuliah gratis di PTN,” katanya.

Ia menambahkan, kebijakan pembiayaan pendidikan tinggi ke depan perlu mempertimbangkan kemampuan ekonomi keluarga.

Menurutnya mahasiswa dari keluarga miskin dan rentan, perlu mendapat afirmasi lebih kuat, termasuk bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup.