DPR Soroti Rencana Impor KRL Bekas Jepang, Minta Pemerintah Hitung Risiko
Laporan: Akbar Budi Prasetia
Transportasi Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek atau Commuter line. Foto: PT KAI Commuter TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim, menyoroti rencana pemerintah menambah armada Kereta Rel Listrik (KRL) melalui impor KRL bekas dari Jepang. Dia meminta pemerintah tidak hanya menghitung jumlah kereta yang bisa didatangkan.
Rivqy mengatakan aspek manfaat, risiko, hingga biaya selama kereta dioperasikan harus diperhitungkan secara matang.
“Kalau pemerintah memutuskan impor KRL, jangan sekadar berpikir bagaimana kereta bisa cepat datang,” kata Rivqy di Jakarta, Jumat (25/9/2026).
Menurutnya, pemerintah harus memastikan KRL bekas yang diimpor aman dan laik operasi. Selain itu, kereta tersebut harus sesuai dengan kondisi infrastruktur serta memberikan kenyamanan bagi penumpang.
![](https://todaynews.id/wp-content/uploads/2025/09/bannerkatalog_1000x250.webp")
“Yang harus dipastikan adalah apakah kereta tersebut benar-benar aman, laik operasi, sesuai dengan kondisi infrastruktur kita, dan memberikan kenyamanan kepada penumpang,” ujarnya.
Rivqy juga meminta pemerintah memperhatikan aspek keselamatan dan kelaikan teknis. Kesesuaian dengan infrastruktur serta sistem persinyalan yang sudah ada juga harus dipastikan, termasuk ketersediaan suku cadang dan kemampuan perawatan.
Di sisi lain, dia mengingatkan kebijakan impor KRL tidak boleh melemahkan industri perkeretaapian nasional.
“Jadi solusinya bukan sekadar menambah kereta. Kita harus membangun ekosistem transportasi KRL yang kapasitasnya memadai, aman, nyaman, tepat waktu, dan mampu mengantisipasi pertumbuhan penumpang ke depan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin mengusulkan impor kereta bekas dari Jepang guna mengatasi kekurangan rangkaian Kereta KRL Jabodetabek.
“Sebagai solusi bridging-nya, untuk pemenuhan sarana pada hari ini yang akan kita utilisasi paling maksimum itu 10 tahun ke depan, itu dengan melakukan impor kereta bukan baru dari Jepang,” kata Bobby dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan PT KAI, pada Rabu (23/9/2026).
Kemendag Bahas Rencana Impor KRL Bekas
Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya telah bertemu dengan jajaran direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI untuk membahas rencana impor KRL bekas dari Jepang dan regulasi terkait rencana importasi tersebut.
“Ini lagi dirapatkan. Kemarin Pak Dirjen juga sudah manggil. Kita jelaskan aturan-aturannya,” kata Budi di Tangerang, Banten, Jumat (25/9/2026).
Budi menjelaskan aturan saat ini memperbolehkan impor kereta bekas dengan batas usia pakai maksimal 20 tahun. Selain batasan usia, importasi juga wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis terkait.
“Jadi kita jelaskan dulu biar tahu apa sih syarat-syaratnya, aturannya, cara impornya seperti apa,” kata Budi.
Editor: Azis Arriadh
Pos terkait
