Tanggapan Said Iqbal soal Usulan Ambang Batas Parlemen 5 Persen

TODAYNEWS.ID – Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, yang memberi pemaknaan baru terhadap aturan ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT), perlu dibaca secara utuh dan cermat.

“Dengan cara demikian, maka akan dapat ditangkap substansi dan semangat yang terkandung dalam putusan tersebut,” kata Ketua Umum Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Said Iqbal dalam keterangannya, Minggu (20/9/2026).

Baca Juga

5 hari  lalu

Ambang Batas 5 Persen Ubah Kalkulasi Parpol, Pengamat: Partai Kecil Harus Kerja Keras

109 Dhanis

Dalam pandangan Gerakan Kedaulatan Suara Rayat, intensi dari Putusan MK tersebut sesungguhnya adalah mendorong pembentuk undang-undang agar tidak memberlakukan aturan PT.

“Kalau pun tetap ingin diberlakukan, maka besaran angka PT harus diperkecil,” ujar Said Iqbal yang juga Presiden Partai Buruh itu.

Hal itu dapat dipahami dari amar putusan MK yang memerintahkan agar pembentuk undang-undang melakukan perubahan norma dan perubahan besaran PT.

Baca Juga

1 hari  lalu

DPR Dorong RUU HPI, Aturan Perdata Lintas Negara Dinilai Mendesak

87 Akbar Budi

Karena perintahnya mengubah norma, maka dalam norma yang baru rumusan PT dapat dinegasikan, dari ada menjadi tidak ada PT.

“Dengan melakukan perubahan norma yang demikian, maka pembentuk undang-undang dapat dianggap sudah melaksanakan perintah MK,” pungkasnya.