Kemenhut Tetapkan Dua Tersangka Pembakaran Hutan di Jabung Barat Jambi

TODAYNEWS.ID – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menetapkan dua warga Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pembakaran hutan dan penguasaan kawasan hutan secara ilegal di Hutan Produksi Terbatas (HPT) Blok III Taman Raja.

Kepala Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sumatera Kemenhut Hari Novianto mengatakan kedua tersangka berinisial MTN dan AK diduga melakukan pembakaran sekaligus menguasai kawasan hutan secara tidak sah di areal kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Rimba Hutani Mas (PT RHM).

“Kami akan mendalami peristiwa ini berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh, termasuk memeriksa pihak PT RHM untuk memperoleh keterangan mengenai tanggung jawab PBPH, serta upaya pencegahan dan pengendalian karhutla yang telah dilakukan di areal kerjanya. Setiap pihak yang berdasarkan alat bukti terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum,” ujar Hari dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Kasus tersebut bermula pada Rabu (2/9), ketika Tim Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jambi bersama PT RHM tengah melakukan pemadaman karhutla di wilayah Blok III Taman Raja.

Saat kegiatan berlangsung, tim melihat kepulan asap dari lokasi lain yang berada tidak jauh dari titik kebakaran sebelumnya. Temuan itu kemudian ditindaklanjuti Koordinator Unit Security Blok III Taman Raja bersama personel keamanan dan personel Bawah Kendali Operasi (BKO) TNI dengan melakukan pengecekan ke lokasi.

Setibanya di lokasi, tim mengamankan dua orang yang diduga terlibat dalam aktivitas pembakaran di kawasan hutan tersebut. Petugas juga menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan peristiwa itu.

Barang yang diamankan meliputi korek api gas, potongan kayu bekas terbakar, parang, gergaji, perangkat tenaga surya, terpal, sepeda motor, sepatu karet, paku, hingga keranjang rotan.

Kedua orang tersebut bersama barang bukti kemudian diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatera untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau 10 tahun serta denda maksimal Rp7,5 miliar.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kemenhut Dwi Januanto Nugroho menegaskan pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap tindakan yang merusak hutan dan merugikan masyarakat.

“Penegakan hukum akan diarahkan untuk mengusut seluruh pihak yang terlibat, termasuk pihak yang menyuruh, mengendalikan, membiayai, menyediakan sarana, maupun memperoleh manfaat dari perbuatan tersebut. Siapa pun yang berdasarkan alat bukti terbukti bertanggung jawab akan kami proses sesuai hukum sampai tuntas,” ujarnya.