Komisi II Tawarkan Ombudsman Berkantor di IKN

TODAYNEWS.ID – Komisi II DPR RI menawarkan Ombudsman RI untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Tawaran itu disampaikan Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Ombudsman RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Sebelumnya dalam RDP tersebut Anggota Ombudsman RI Syafrida Rasahan mengeluhkan soal status gedung kantor Ombudsman yang hingga kini belum menjadi milik lembaga tersebut.

Baca Juga

3 hari  lalu

KPK Bongkar Alur Uang di Kasus Unsoed

94 Afrizal Ilmi

Syafrida mengungkapkan bahwa Ombudsman masih harus mengeluarkan biaya untuk menyewa gedung kantor karena aset tersebut bukan milik Ombudsman.

“Mungkin kami menitipkan juga sedikit, Pak Ketua, pada kesempatan ini soal gedung kantor Ombudsman. Sampai hari ini, gedung kantor kami ini bukan milik Ombudsman, sehingga kami juga masih harus mengeluarkan biaya untuk menyewa,” kata Syafrida di ruang rapat Komisi II DPR.

Dia berharap Komisi II DPR RI dapat membantu mendorong agar gedung yang saat ini digunakan Ombudsman dapat menjadi aset milik lembaga tersebut.

Baca Juga

1 hari  lalu

Polri Ajak Masyarakat Cermat Menyikapi Informasi di Ruang Digital

97 Azis Arriadh

Menurutnya, hal itu dapat dikomunikasikan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) serta lembaga terkait agar gedung tersebut dapat dihibahkan kepada Ombudsman.

“Dan besar harapan kami mendapatkan dukungan dari Komisi II agar gedung kantor ini bisa menjadi milik kami, dan ini bisa dikomunikasikan kepada DJKN dan lembaga terkait untuk bisa dihibahkan kepada Ombudsman, sehingga Ombudsman bisa memiliki kantor sendiri,” ujarnya.

Menanggapi permintaan tersebut, Rifqinizamy justru menawarkan opsi lain, yakni membangun atau menyediakan kantor Ombudsman di IKN.

“Kalau kantor mau cepat dan baru, kita bisa bantu, Bu, di Ibu Kota Nusantara. Itu kewenangan Komisi II DPR RI,” kata Rifqi.

Menurut Rifqi, kantor Ombudsman di IKN dapat dibangun sebagai gedung baru dan diproses melalui Komisi II DPR RI.

“Baru, bagus, ya kan, dan orisinal, dan bisa diproses di Komisi II DPR RI,” ujar Rifkinizamy.