Prabowo Ingin Negara Kuasai Rantai Pasok agar Pasar Tak Dimainkan Pemodal Besar

TODAYNEWS.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan memperkuat penguasaan negara terhadap rantai pasok nasional guna mencegah pasar dimanipulasi oleh pihak-pihak yang memiliki modal besar.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan pada agenda Sidang Tahunan MPR RI bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga

2 bulan  lalu

Percepat Pencairan Anggaran untuk Sekolah Rusak Imbas Gempa NTT

180 Akbar Budi

“Untuk pertama kali negara akan menguasai rantai pasok sendiri sehingga tidak bisa kita dipermainkan oleh saudagar-saudagar yang hendak mempermainkan pasar,” kata Prabowo.

Menurutnya, pemerintah tidak bermaksud menentang mekanisme pasar. Namun, ia menilai pasar dapat dimanipulasi atau dikendalikan oleh pihak yang memiliki kekuatan modal besar.

“Kita tidak anti pasar, tidak bisa kita anti pasar. Ekonomi adalah didasarkan atas bergeraknya pasar, tapi pasar bisa dimanipulasi, pasar bisa dirusak, pasar bisa diatur oleh mereka yang menguasai modal besar,” ujarnya.

Baca Juga

3 bulan  lalu

Bromo hingga Kalteng Membara, DPR Desak Pengerahan Seluruh Sumber Daya Tangani Karhutla

206 Dhanis

Prabowo mengatakan pemerintah perlu memperkuat posisi rakyat melalui organisasi ekonomi dan koperasi. Ia menekankan koperasi harus dibantu, diperkuat, serta diberdayakan agar dapat menjadi bagian penting dalam sistem distribusi nasional.

“Dan karena itu rakyat kita harus kita bantu. Kita harus organisasi yang dibantu, koperasi yang diperkuat, koperasi yang diberdayakan,” kata Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo menegaskan seluruh barang yang mendapatkan subsidi dari negara nantinya akan disalurkan melalui Koperasi Merah Putih.

“Semua barang-barang subsidi akan disalurkan melalui Koperasi Merah Putih sehingga barang-barang subsidi tidak boleh dan tidak bisa diperdagangkan,” tegasnya.

Prabowo menekankan subsidi merupakan uang rakyat yang harus kembali kepada rakyat, bukan menjadi komoditas untuk diperjualbelikan demi keuntungan pihak tertentu.

“Subsidi adalah uang rakyat. Barang yang disubsidi oleh uang rakyat untuk rakyat dan bukan dagangan,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi bagian dari penekanan pemerintah terhadap penguatan distribusi barang bersubsidi sekaligus upaya memperbesar peran koperasi dalam perekonomian nasional.