BPK Nilai LK Kemenlu Sesuai Standar Akuntansi

TODAYNEWS.ID – Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadnyana menilai Laporan Keuangan (LK) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Tahun 2025 telah mengungkapkan pencatatan keuangan secara memadai.

“Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang diraih oleh Kementerian Luar Negeri menandakan LK Kementerian Luar Negeri sudah cukup mengungkapkan pencatatan keuangan, sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), patuh terhadap peraturan perundang-undangan, dan yang terpenting telah memiliki pengendalian internal yang efektif,” ucapnya saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LK Kemenlu Tahun 2025 kepada Menteri Luar Negeri Sugiono, sebagaimana dikutip dari keterangan resminya di Jakarta, Kamis.

Nyoman juga mengapresiasi Kemenlu yang hingga semester I 2026 telah menindaklanjuti 84,58 persen rekomendasi BPK. Jumlah tersebut setara dengan 2.458 rekomendasi dari keseluruhan 2.906 rekomendasi yang diberikan.

Pada kesempatan itu, Nyoman menegaskan pemeriksaan laporan keuangan bukan hanya ditujukan untuk menghasilkan opini mengenai kewajaran laporan keuangan. Pemeriksaan juga menjadi instrumen strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

“Visi Indonesia Emas 2045 hanya dapat diwujudkan melalui pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan,” kata dia.

Oleh karena itu, lanjutnya, penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG) menjadi kerangka tata kelola yang penting untuk memastikan kebijakan, program, dan investasi pemerintah mampu memberikan manfaat kepada masyarakat secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Anggota I BPK tersebut turut menekankan pentingnya transformasi menuju Government 5.0, yakni paradigma pemerintahan yang berpusat pada manusia dengan memanfaatkan teknologi digital serta mengedepankan kolaborasi dan keberlanjutan.

“BPK berharap hasil pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan dapat menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan mendukung tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, efektif, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Nyoman.