Komisi X DPR RI Mantapkan RUU Sisdiknas Baru, Wajib Belajar 13 Tahun Segera Diterapkan

TODAYNEWS.ID – Komisi X DPR RI selangkah lebih dekat dalam mereformasi peta jalan pendidikan nasional. Melalui Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang memuat 16 bab dan 257 pasal kini telah resmi disepakati oleh delapan fraksi di Komisi X.

Setelah disepakati di tingkat komisi, rancangan RUU ini selanjutnya akan memasuki proses harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sebelum diajukan sebagai usulan inisiatif DPR dalam rapat paripurna.

Baca Juga

1 hari  lalu

Mentan: RI Kehilangan Putra Terbaik Bangsa atas Wafatnya Rachmat Gobel

62 Azis Arriadh

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyatakan bahwa draf tersebut merupakan buah dari diskusi panjang yang telah dimulai sejak awal tahun 2025.

“Persetujuan seluruh fraksi dalam rapat internal Komisi X menjadi salah satu tonggak penting sebelum pembahasan dilanjutkan pada tahap harmonisasi di Badan Legislasi DPR RI,” kata Hetifah, mengutip Sabtu (11/7/2026).

Sementara itu, salah satu terobosan besar dalam RUU ini adalah kebijakan wajib belajar 13 tahun.

Baca Juga

4 hari  lalu

BPKP Dorong Penguatan Pengawasan Kredit Program Pemerintah

84 Akbar Budi

Anggota Komisi X dari Fraksi Partai Golkar, Karmila Sari, menekankan bahwa kebijakan ini adalah kunci untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang berdaya saing global.

Menurut Karmila, revisi regulasi tersebut merupakan langkah strategis dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas, inklusif, fleksibel, serta berkeadilan.

Karmila juga menyoroti bahwa sektor pendidikan nasional masih menghadapi berbagai tantangan krusial, mulai dari kesenjangan pembangunan manusia antarwilayah, tingginya angka putus sekolah, hingga rendahnya rata-rata lama sekolah di beberapa daerah.

“Permasalahan ini paling terasa di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) dan wilayah marginal. RUU Sisdiknas harus menjadi solusi nyata dalam pemerataan akses pendidikan berkualitas,” ujar Karmila.

Adapun setelah tahap harmonisasi di Baleg selesai dan draf RUU Sisdiknas diajukan ke Rapat Paripurna DPR RI. Maka statusnya akan berubah menjadi usulan inisiatif DPR, yang menjadi pintu masuk untuk pembahasan lebih mendalam bersama pihak pemerintah.