Pemotongan Gaji Jangan Dianggap Lumrah

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi II DPR RI, Ali Ahmad mendesak pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah intervensi strategis mengatasi permasalahan pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ia meminta dilakukan pemetaan nasional secara menyeluruh terhadap kemampuan fiskal daerah dalam membiayai tenaga PPPK.

Baca Juga

3 hari  lalu

Mardani Soroti OTT Kepala Daerah

62 Akbar Budi

Fokus pemetaan ini, kata dia, harus diarahkan pada daerah-daerah yang memiliki profil risiko fiskal tinggi, yakni daerah dengan belanja pegawai yang sudah telanjur gemuk, Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah, serta memiliki ketergantungan yang sangat besar terhadap dana transfer pusat.

“Evaluasi dan pemetaan nasional ini krusial agar kebijakan pengangkatan PPPK di masa mendatang tidak menimbulkan krisis pembayaran gaji baru,” katanya kepada wartawan, Jumat (10/7/2026).

Ia khawatir kebijakan pemotongan ASN dianggap menjadi lumrah oleh pemerintah daerah (Pemda).

Baca Juga

6 hari  lalu

Substansi Norma RUU Pemilu Belum Dibahas di Komisi II

95 Dhanis Iswara

“Kita tidak ingin melihat kebijakan pemotongan pendapatan aparatur seperti ini menjadi lumrah dan dilakukan secara berulang karena perencanaan yang kurang matang,” ujarnya.

Ia menilai, pemotongan tersebut akan berimbas pada kualitas pelayanan publik.

Ia mengatakan, pemotongan gaji ASN sebesar 30 persen akan menghambat pelayanan publik.

“Kami khawatir malah memicu ketidakpuasan aparatur yang akan mempengaruhi kualitas layanan publik daerah,” katanya.

Pemotongan gaji ASN untuk menyelamatkan PPPK ini terjadi di sejumlah wilayah. Salah satu contoh konkret terjadi di Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara.

Demi menyelamatkan nasib dan menjaga pembiayaan sekitar 2.000 tenaga PPPK agar tidak diberhentikan, pemkot setempat terpaksa memangkas pendapatan PPPK serta tunjangan pendapatan seluruh ASN sebesar 30 persen.

Ia menilai, langkah pemotongan pendapatan ini sangat berisiko karena berpotensi menurunkan moral serta motivasi kerja birokrasi.

Jika dibiarkan, muaranya jelas akan memengaruhi kualitas layanan publik yang diterima oleh masyarakat.

“Ini yang harus kita antisipasi, jangan sampai pelayanan kepada rakyat menjadi kendor,” pungkasnya.