Kemenkum Catat Kinerja Positif Layanan Publik Sepanjang Semester I 2026

TODAYNEWS.ID – Kementerian Hukum mencatat capaian positif di berbagai unit kerja utama sepanjang semester I 2026. Kinerja tersebut mencakup pelayanan administrasi hukum, bantuan hukum, kekayaan intelektual, hingga pengembangan sumber daya manusia.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Jakarta, Sabtu, mengatakan Badan Strategi Kebijakan (BSK) kini menjadi unsur penting dalam proses pengambilan keputusan di lingkungan Kementerian Hukum. Menurutnya, setiap kebijakan yang diambil selalu berlandaskan analisis dan bukti yang valid.

Baca Juga

4 jam  lalu

Wamenaker: Pertumbuhan Investasi Harus Sejalan dengan Lapangan Kerja

41 Azis Arriadh

“Tidak ada satu pun keputusan yang diambil tanpa melewati rekomendasi strategi kebijakan dari BSK Kementerian Hukum,” ujar Supratman.

Ia menjelaskan, seluruh keputusan yang diambil tidak bertumpu pada inisiatif pribadi, melainkan mengacu pada fakta, data, serta rekomendasi yang disusun oleh BSK.

Di sektor pelayanan publik, Supratman menyampaikan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) telah menyelesaikan 99 persen permohonan layanan yang diajukan masyarakat.

Baca Juga

6 hari  lalu

Prabowo Buka-bukaan Alasan Gandeng Banyak Profesor di Posisi Kunci Pemerintahan

102 Dhanis Iswara

Meski demikian, ia menegaskan capaian tersebut belum membuat Kementerian Hukum merasa puas. Pasalnya, masih terdapat sekitar satu persen permohonan yang belum dapat diselesaikan.

“Dari kurang lebih 10 juta pelayanan di AHU setiap tahun, satu persen berarti masih ada sekitar 100 ribu pelayanan yang belum selesai,” katanya.

Untuk mempercepat penyelesaian berbagai permohonan layanan publik, Kementerian Hukum menginisiasi program Pasti Ada Solusi yang digelar setiap Jumat.

Melalui program tersebut, masyarakat dapat menyampaikan secara langsung kendala yang dihadapi dalam proses pelayanan kepada Menteri Hukum agar dapat segera dicarikan solusi.

Pada bidang bantuan hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah membentuk 83.980 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum.

Supratman menambahkan pihaknya juga akan memperkuat kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) serta Kejaksaan, agar layanan hukum dan akses terhadap keadilan dapat diberikan secara terpadu.

“Saya akan bicara dengan Polri dan Kejaksaan agar semua proses yang terkait layanan hukum maupun akses keadilan bisa disatukan dan kita berkolaborasi lintas instansi,” ujarnya.

Di bidang kekayaan intelektual, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terus memperkuat kerja sama dengan kementerian, lembaga, perguruan tinggi, dan pelaku usaha. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan pelindungan kekayaan intelektual sekaligus mempercepat penyelesaian permohonan masyarakat.

Menurut Supratman, proses pendaftaran indikasi geografis dan merek kolektif di Indonesia saat ini termasuk yang tercepat di tingkat global.

Ia juga menyebut Indonesia kini menjadi negara dengan jumlah pendaftaran indikasi geografis terbanyak di kawasan ASEAN setelah sebelumnya menempati peringkat kedua.

Selain itu, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dinilai berhasil menyelenggarakan berbagai program peningkatan kompetensi aparatur. Sementara itu, Inspektorat Jenderal terus memperkuat fungsi pengawasan internal di lingkungan Kementerian Hukum.

Supratman menegaskan Kementerian Hukum berkomitmen menindaklanjuti seluruh temuan, baik yang berasal dari hasil pengawasan internal maupun pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pada aspek tata kelola organisasi, ia mengatakan fungsi kesekretariatan telah menerapkan sistem merit dalam manajemen sumber daya manusia guna mendorong partisipasi seluruh unit kerja dalam proses pengambilan kebijakan.

Untuk memperkuat komunikasi internal, Kementerian Hukum akan menggelar town hall meeting atau pertemuan terbuka yang melibatkan sekitar 7.900 pegawai.

“Kami ingin membentuk tim yang solid dalam rangka mewujudkan cita-cita Bapak Presiden, yaitu birokrasi yang melayani,” kata Supratman.