Kunjungan Wisatawan Lampung Melejit, DPR Dorong Evaluasi dan Pengusulan KEK Pariwisata Baru

TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia, mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi total terhadap efektivitas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata yang saat ini sudah berjalan.

Langkah ini dinilai penting untuk mengukur indikator keberhasilan realisasi target, sekaligus menjadi basis argumentasi kelayakan bertahannya status KEK tersebut.

“Jika hasil evaluasi menunjukkan performa KEK masih jauh dari target, atau bahkan perkembangannya sudah tidak lagi memungkinkan, pemerintah harus segera mengambil tindakan tegas,” ujar Chusnunia mengutip dari keterangannya, Sabtu (2/7/2026).

Sebagai informasi, KEK Pariwisata dibentuk oleh pemerintah dengan regulasi insentif khusus dan kemudahan berusaha dari Kementerian Pariwisata. Tujuannya adalah mempercepat pertumbuhan sektor pariwisata domestik serta menarik investasi berskala global.

Saat ini, tercatat ada 8 KEK yang murni fokus pada pariwisata (seperti Mandalika, Sanur, Lido, dan Likupang), ditambah 4 KEK komposit yang turut mengintegrasikan sektor wisata di dalamnya.

Di sisi lain, legislator Fraksi PKB ini juga mengusulkan pembentukan KEK Pariwisata untuk Pesawaran dan Lampung Selatan. Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Lampung, total kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara mencapai 24.702.664 orang atau meningkat 53,50 persen dibandingkan tahun 2024.

Menurutnya usulan ini jug diperkuat oleh lonjakan performa pariwisata Lampung yang sangat impresif. Lonjakan tersebut turut mendorong perputaran ekonomi daerah hingga Rp53,11 triliun, dengan rata-rata pengeluaran wisatawan sekitar Rp2,15 juta per orang.

“Angka kunjungan wisatawan nusantara ke Lampung masuk dua besar nasional dimana prosentase kenaikannya peningkatan yang signifikan karenanya saya memahami mengapa Pemerintah Propinsi Lampung berharap ada perhatian terkait hal ini,” ungkapnya.

Sebagai langkah konkret, Chusnunia bahkan telah memfasilitasi pertemuan langsung antara Bupati Pesawaran dengan pihak Kementerian Pariwisata untuk mulai mematangkan pemenuhan syarat administratif dan teknis pengajuan KEK.