DPR Dorong Pekerja Migran Indonesia Naik Kelas di Pasar Kerja Internasional

TODAYNEWS.ID – Meningkatnya kerja sama Indonesia dengan Jepang dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negara itu, dinilai menjadi sinyal positif bahwa kualitas tenaga kerja nasional mulai mendapat kepercayaan lebih besar di pasar kerja global.

Bahkan peningkatan ini tidak hanya terjadi di sektor kerja konvensional, kebutuhan tenaga kerja Indonesia kini mulai mengarah pada bidang-bidang yang membutuhkan keterampilan, sertifikasi, dan adaptasi kemampuan yang lebih tinggi.

Baca Juga

2 hari  lalu

Kawal Program Ketahanan Pangan, Komisi IV Fokus Awasi Pemulihan Lahan Pertanian

67 Dhanis Iswara

Menanggapi itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Ranny Fahd Arafiq, menilai momentum ini harus dimanfaatkan sebagai langkah transformasi bagi pekerja migran Indonesia agar mampu naik kelas di pasar kerja internasional.

“Sekarang tantangannya bukan lagi sekedar mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri, tetapi bagaimana Indonesia bisa menempatkan SDM yang kompeten, terlindungi, dan punya daya saing di sektor kerja profesional,” kata Ranny pada Kamis (14/5/2026).

Menurutnya hal itu sejalan dengan pembahasan kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Prefektur Miyazaki, Jepang, terkait percepatan Memorandum of Understanding (MoU) penempatan PMI.

Baca Juga

3 hari  lalu

Lagi, Ratusan Siswa Keracunan MBG, DPR Minta SPPG di Jaktim Disuspend

104 Dhanis Iswara

Pemerintah daerah di Jepang disebut-sebut membutuhkan tenaga kerja di sejumlah sektor seperti pengasuhan, pertanian, perikanan, hingga manufaktur.

Berdasarkan data pemerintah, hingga tahun 2026 jumlah PMI yang bekerja di Jepang terus mengalami peningkatan, terutama melalui skema Specified Skilled Worker (SSW) yang menitikberatkan pada kompetensi dan sertifikasi kerja.

Jepang sendiri saat ini menghadapi kekurangan tenaga kerja akibat tingginya populasi lanjut usia dan rendahnya angka produktivitas usia muda.

Ranny menilai, kondisi tersebut membuka peluang besar bagi Indonesia, terutama bagi generasi muda yang memiliki keterampilan dan kesiapan kerja global.

“Ini peluang yang harus dipersiapkan secara serius. Negara lain mulai mencari tenaga kerja yang terampil dan siap kerja. Karena itu pelatihan vokasi, kemampuan bahasa, dan sertifikasi harus diperkuat sejak sekarang,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa peningkatan penempatan PMI harus dibarengi dengan perlindungan yang kuat, mulai dari proses rekrutmen, kepastian kontrak kerja, hingga pendampingan selama bekerja di luar negeri.

Menurutnya, jangan sampai tingginya kebutuhan tenaga kerja justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membuka jalur penempatan ilegal dan merugikan pekerja.

“PMI harus dipandang sebagai aset SDM bangsa. Maka penempatannya harus legal, aman, dan benar-benar memberi masa depan yang lebih baik bagi pekerja,” lanjut Ranny.

“Indonesia punya potensi yang besar. Tinggal bagaimana negara mempersiapkan SDM-nya agar benar-benar siap bersaing di tingkat internasional,” ujarnya.

Melalui fungsi pengawasan di Komisi IX DPR RI, Ranny memastikan akan terus mendorong penguatan kualitas pelatihan tenaga kerja dan perlindungan PMI agar transformasi pekerja migran Indonesia dapat berjalan lebih sehat dan berkelanjutan.

“Kalau dipersiapkan dengan baik, pekerja migran Indonesia tidak hanya bisa bekerja di luar negeri, tapi juga membawa nama baik dan kualitas SDM Indonesia di mata dunia,” tutupnya.