Pemerintah Saudi Stop Visa Haji Furoda, DPR Publik Tak Tergiur Tawaran Haji Tanpa Antre

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi VIII DPR RI, An’im Falachuddin, meminta masyarakat tidak tergiur dengan tawaran keberangkatan haji menggunakan visa furoda pada tahun ini.

Pernyataan itu disampaikan An’im guna menanggapi keputusan Pemerintah Arab Saudi yang tidak menerbitkan visa haji furoda di tahun 2026 bagi calon jemaah dari seluruh dunia.

“Keputusan Pemerintah Arab Saudi yang tidak mengeluarkan visa haji furoda harus kita hormati. Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan ajakan atau penawaran berangkat haji tahun ini menggunakan visa furoda,” ujar Kiai An’im di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Baca Juga

4 jam  lalu

Perundingan dengan AS Gagal, Menlu Iran: Permusuhan Hanya Melahirkan Permusuhan

32 Dhanis Iswara

An’im menjelaskan, selama ini visa haji furoda kerap menjadi pilihan sebagian masyarakat karena memungkinkan berangkat haji tanpa harus menunggu antrean panjang.

Sebagai contoh, di Indonesia, masa tunggu haji reguler bahkan bisa mencapai puluhan tahun, sehingga skema furoda sering dianggap sebagai jalan pintas.

Namun, ia menegaskan bahwa kondisi tahun ini berbeda. Dengan tidak diterbitkannya visa haji furoda oleh Pemerintah Arab Saudi, maka seluruh tawaran keberangkatan haji menggunakan jalur tersebut patut dicurigai.

Baca Juga

6 hari  lalu

Jasamarga Lakukan Perbaikan Tol Cipularang dan Padaleunyi hingga 11 April

85 Azis Arriadh

“Memang benar antrean haji yang panjang membuat masyarakat mencari alternatif seperti furoda. Tapi untuk tahun ini, ketika visa tersebut tidak diterbitkan, maka setiap penawaran haji furoda harus diwaspadai. Jangan sampai masyarakat tertipu iming-iming keberangkatan haji instan,” tegasnya.

Legislator Fraksi PKB ini juga menekankan bahwa Pemerintah Arab Saudi hanya mengeluarkan visa haji resmi untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.

Indonesia sendiri memberangkatkan jemaah melalui jalur haji reguler dan haji khusus yang seluruhnya menggunakan visa resmi dari otoritas Arab Saudi.

Lebih lanjut, An’im meminta pemerintah, khususnya Kementerian Haji dan Umrah, untuk mengintensifkan sosialisasi terkait tidak adanya visa haji furoda tahun ini. Langkah ini dinilai penting agar masyarakat tidak menjadi korban penipuan.

“Sosialisasi harus diperkuat agar masyarakat benar-benar memahami bahwa tidak ada haji furoda tahun ini.

Selain itu, pemerintah juga harus tegas memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang masih menawarkan keberangkatan haji menggunakan visa furoda pada tahun ini,” pungkasnya.

“Karena itu jelas menyesatkan dan berpotensi merugikan masyarakat. Kami minta seluruh jemaah haji berhati-hati dengan segala macam penipuan,” tambahnya menegaskan.