Negara Ingin Hemat Energi, DPR: Kebijakan WFH Bukan Solusi

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, mengingatkan pemerintah bahwa kebijakan work from home (WFH) bukanlah satu-satunya solusi untuk melakukan penghematan energi, dalam hal ini bahan bakar minyak (BBM).

Ia menilai solusi kebijkan WHF dalam menghadapi ancaman krisis energi global terlalu sempit dan berpotensi mengabaikan aspek strategis dalam tata kelola energi nasional.

Baca Juga

7 bulan  lalu

WFP: 45 Juta Orang Terancam Kelaparan, Indonesia Surplus Beras

343 Akbar Budi

“WFH bukan solusi tunggal. Jangan sampai kebijakan hemat energi justru diambil secara instan tanpa perencanaan matang dan kajian komprehensif,” tegas Ratna di Jakarta, Sabtu (28/3/2026).

Menurut Ratna, kebijakan hemat energi seharusnya tidak hanya dibebankan pada pola kerja aparatur, tetapi juga menyasar sektor-sektor besar yang selama ini menjadi penyumbang konsumsi energi terbesar.

Ratna menekankan bahwa pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang lebih sistemik, terukur, dan berkeadilan.

Baca Juga

7 bulan  lalu

Wamenhaj Tinjau Kesiapan Layanan Kesehatan Haji di Makkah

314 Akbar Budi

“Kalau serius ingin hemat energi, jangan hanya mengubah pola kerja ASN. Perbaiki juga manajemen energi di gedung-gedung pemerintah, dorong efisiensi industri, dan optimalkan transportasi publik. Itu jauh lebih berdampak,” tegasnya.

“Jangan sampai kebijakan ini terkesan simbolik. Hemat energi harus berbasis data, berbasis sektor prioritas, dan punya dampak nyata bagi negara,” tambah legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Untuk itu, Ratna pun menegaskan bahwa DPR akan terus mengawal agar kebijakan penghematan energi tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi menjadi bagian dari transformasi energi nasional yang berkelanjutan.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan kebijakan kerja dari rumah atau WFH telah diputuskan dan akan segera diumumkan ke publik.

Namun, ia menegaskan pengumuman resmi tersebut tidak akan diumumkan langsung olehnya, melainkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Sudah diputuskan, nanti diumumkan, bukan saya yang ngomong, bukan saya (yang mengumumkan), nanti Pak Menko Perekonomian,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (25/3/2026).

Purbaya mengatakan penerapan WFH nantinya akan diberlakukan pada hari Jumat, hari tersebut dipilih dengan mempertimbangkan dampak paling kecil terhadap produktivitas.

“Kalau diliburkan kan dipilih yang dampaknya paling kecil ke produktivitas. Jumat kan paling pendek jam kerjanya, jadi loss-nya paling kecil,” ujarnya.