Inkoppas Minta Gubernur Pramono Kaji Dampak Ekonomi Perda KTR Jakarta

TODAYNEWS.ID – Induk Koperasi Pedagang Pasar (Inkoppas) meminta Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, untuk mempertimbangkan secara matang setiap aturan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR) sebelum diterbitkannya Peraturan Gubernur (Pergub).

Sekretaris Umum Inkoppas, Andrian Lamehumar, menilai sejumlah pasal yang berkaitan dengan pembatasan hingga pelarangan penjualan berpotensi memengaruhi perputaran ekonomi, khususnya di pasar rakyat.

“Tidak sedikit pedagang kelontong dan UMKM serta koperasi pasar yang tumbuh dan menjadi bagian pasar-pasar rakyat yang juga menjual rokok,” ujar Andrian di Jakarta, Selasa.

Menurutnya, apabila implementasi Perda KTR dipaksakan, terutama terkait larangan pemajangan, iklan, serta promosi produk rokok, maka dampaknya akan langsung dirasakan para pedagang.

Tak hanya itu, potensi penurunan jumlah konsumen juga dinilai bisa terjadi. Sebab, pedagang tidak lagi dapat memajang maupun menginformasikan produk yang dijual kepada pembeli secara terbuka.

Karena itu, Andrian meminta agar arahan implementasi perda tersebut dibuat secara jelas dan terukur. “Jangan sampai Perda KTR ini justru menimbulkan dampak ekonomi yang lebih besar daripada manfaat yang ingin dicapai. Jangan sampai kegiatan ekonomi di masyarakat terganggu,” katanya.

Ia juga menyarankan sebelum aturan teknis tersebut diturunkan dalam bentuk Pergub, perlu dilakukan kajian langsung di lapangan guna melihat dampak riil terhadap pelaku usaha.

“Dengan begitu, kegiatan ekonominya tetap berjalan. Rokok adalah produk legal, aktivitas merokok juga diperbolehkan tapi dibatasi dengan seimbang,” ucapnya.

Andrian menekankan bahwa peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang maupun regulasi lain di tingkat nasional. Pemerintah diminta mempertimbangkan secara komprehensif dampak jangka panjang dari setiap kebijakan yang diterbitkan, agar tujuan kesehatan publik tetap sejalan dengan keberlangsungan ekonomi masyarakat.