TODAYNEWS.ID – Badan kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Jumat menyampaikan kekhawatiran atas laporan dugaan perlakuan tidak manusiawi terhadap warga Palestina yang kembali melalui perlintasan Rafah dengan Mesir. Situasi ini terjadi di tengah serangan mematikan Israel yang masih menyasar wilayah sipil di Jalur Gaza, sehingga memperparah krisis kemanusiaan Gaza.
Menurut UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), serangan udara, tembakan, dan penembakan artileri Israel masih terus dilaporkan terjadi di berbagai kawasan sipil Gaza. Akibatnya, korban jiwa dan kerusakan infrastruktur terus bertambah.
OCHA juga melaporkan bahwa pasukan Israel pada Kamis menghancurkan Sekolah Persiapan Putra Jabalya milik badan PBB untuk pengungsi Palestina. Sekolah tersebut merupakan bangunan terakhir dari enam sekolah dalam satu kompleks, sehingga kini seluruh kompleks dilaporkan hancur total.
OCHA menegaskan bahwa warga sipil dan infrastruktur sipil harus selalu dilindungi, serta tidak boleh dijadikan sasaran maupun dimanfaatkan untuk melindungi aktivitas militer.
Sementara itu, UN Development Programme melaporkan telah mengangkut 21 warga yang kembali pada Kamis dari pos pemeriksaan Israel menuju Rumah Sakit Nasser di Khan Younis. Di lokasi tersebut, OCHA bersama mitranya mengoperasikan area penerimaan. Dengan tambahan tersebut, jumlah warga yang diterima sejak Senin mencapai 98 orang.
Di sisi lain, UN Human Rights Office (OHCHR) pada Kamis memperingatkan adanya pola perlakuan buruk, penyalahgunaan, dan penghinaan terhadap warga yang kembali. Dugaan tersebut melibatkan pasukan Israel maupun warga Palestina bersenjata yang diduga didukung militer Israel.
“Laporan menunjukkan bahwa beberapa warga Palestina bersenjata memborgol dan menutup mata para warga yang kembali, mengancam dan mengintimidasi mereka, melakukan penggeledahan serta mencuri barang pribadi dan uang,” kata OHCHR.
“Saat tiba di pos pemeriksaan Israel, para warga yang kembali menggambarkan adanya kekerasan, interogasi yang merendahkan, dan pemeriksaan tubuh yang invasif,” lanjutnya.
OHCHR menyatakan bahwa laporan tersebut menunjukkan adanya pola tindakan yang melanggar hak warga Palestina atas keamanan pribadi, martabat, serta kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya.
Dalam konteks krisis kemanusiaan Gaza, OCHA menyebut pergerakan bantuan di dalam wilayah tersebut masih harus dikoordinasikan dengan otoritas Israel.
Disebutkan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa berupaya mengoordinasikan 11 misi kemanusiaan pada Kamis dan Jumat. Dari jumlah tersebut, enam misi difasilitasi sepenuhnya. Empat misi lainnya mengalami penundaan panjang di titik penahanan sepanjang rute yang ditetapkan, sehingga hanya dua yang akhirnya dapat diselesaikan sepenuhnya.
Misi-misi tersebut mencakup pengumpulan pasokan air dan sanitasi, bahan bakar serta barang lainnya, evakuasi medis melalui perlintasan Rafah, serta pengangkutan warga yang kembali menuju Rumah Sakit Nasser.
Perkembangan ini menunjukkan bahwa krisis kemanusiaan Gaza tidak hanya dipicu oleh konflik bersenjata, tetapi juga oleh keterbatasan akses bantuan dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Tanpa jaminan perlindungan terhadap warga sipil dan kelancaran distribusi bantuan, situasi dikhawatirkan akan semakin memburuk.