P2MI Gandeng Pemkab Kobar Bangun Ekosistem Pekerja Migran Indonesia Bersertifikasi Global

TODAYNEWS.ID – Mukhtarudin selaku Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menerima audiensi Bupati Nurhidayah dari Kotawaringin Barat di Kantor KP2MI, Jakarta Selatan, Selasa 3 Februari 2026. Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia dari daerah, sekaligus mendorong peningkatan kompetensi dan ekonomi masyarakat akar rumput.

Dalam diskusi tersebut, Menteri Mukhtarudin menjelaskan bahwa kementerian yang baru genap setahun berdiri kini menjalankan fungsi ganda sebagai regulator sekaligus operator. Dengan sistem satu pintu yang lebih terintegrasi, kebijakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan terkoordinasi.

“Arah kebijakan kita sekarang adalah skilled workers. Kita tidak lagi sekadar mengirim tenaga kerja, tapi menyiapkan SDM yang punya sertifikasi dan keahlian melalui kurikulum vokasi yang link and match dengan pasar global,” ujar Mukhtarudin.

Gebrakan Program: Kelas Migran dan Desa Emas

Sebagai langkah konkret, Kementerian KP2MI mendorong Pemkab Kobar untuk segera memulai Program Kelas Migran dan Sekolah Vokasi Migran. Program ini menargetkan siswa SMK dan SMA agar memperoleh pelatihan bahasa serta kompetensi teknis sesuai kebutuhan negara penempatan seperti Jepang, Korea, dan Eropa.

Selain itu, rencana pembentukan Desa Binaan Migran Emas turut dibahas. Program ini akan membina desa-desa di Kotawaringin Barat agar menjadi kantong Pekerja Migran Indonesia resmi yang terlindungi sekaligus mandiri secara ekonomi.

Potensi Ekonomi: Remitansi sebagai Penggerak Desa

Menteri Mukhtarudin menegaskan bahwa peluang kerja luar negeri bukan hanya soal penyerapan tenaga kerja, tetapi juga motor penggerak ekonomi. Dengan estimasi remitansi nasional 2025 yang stabil di Rp253 triliun, kontribusi Pekerja Migran Indonesia terbukti signifikan bagi perekonomian desa.

“Gaji di sektor perawat bisa mencapai Rp50–60 juta, dan sektor hospitality atau perkebunan di angka Rp15–30 juta. Jika ini dikelola dengan baik, daya beli masyarakat di Pangkalan Bun dan sekitarnya akan meningkat tanpa bergantung pada APBD,” ungkap Mukhtarudin.

Sektor Strategis: Dari Hospitality hingga Kampung Haji

Lebih jauh, Menteri Mukhtarudin mengungkap peluang besar di sektor hospitality untuk proyek Kampung Haji di Mekkah, Arab Saudi. Kolaborasi dengan BUMN dan lembaga seperti Danantara diproyeksikan menyerap banyak tenaga kerja Indonesia, termasuk perwakilan dari Kotawaringin Barat.

“Target nasional adalah menyiapkan 500 ribu pekerja Migran yang salah satu suplai bisa berasal dari Kotawaringin Barat. Jadi harus ada orang Pangkalan Bun,” imbuh Menteri P2MI.

Prinsip kolaborasi menjadi kunci, di mana kementerian siap bersinergi dengan pemerintah daerah melalui Nota Kesepahaman (MoU), penguatan regulasi, pelibatan DPRD, serta kerja sama dengan LPK dan perguruan tinggi daerah. Dalam waktu dekat, koordinasi dengan asosiasi pemerintah daerah juga diperkuat agar kebijakan pusat dan daerah berjalan paralel.

“Momentum ini sangat penting mengingat Indonesia tengah memasuki bonus demografi, sementara banyak negara tujuan justru mengalami aging population. Jika tidak dikelola dengan baik, usia produktif yang besar justru berpotensi menjadi beban. Namun jika dikelola secara terencana, ini akan menjadi keunggulan nasional,” tandas Mukhtarudin.

Transformasi SDM Kobar: Dari Zona Nyaman Menuju Peluang Global

Bupati Nurhidayah menyambut positif inisiatif tersebut dan menyatakan kesiapan daerah untuk menyinergikan program lokal dengan visi pusat. Ia menilai warga Kotawaringin Barat harus dipersiapkan menjadi Pekerja Migran Indonesia yang kompeten, terlindungi, dan berdaya saing global.

Menurut Nurhidayah, pertemuan ini menghasilkan kesepakatan penting bahwa masyarakat Kobar perlu berani mengambil peluang di pasar kerja internasional.

Melawan Arus Tradisi, Menjemput Bonus Demografi

Secara terbuka, Nurhidayah mengakui tantangan SDM di daerahnya. Selama ini, sektor strategis seperti perkebunan di Kobar justru banyak diisi tenaga kerja dari luar daerah. Karena itu, pola pikir “enggan merantau” perlu diubah untuk menyambut bonus demografi tiga dekade mendatang.

“Kita tidak bisa hanya bertahan pada tradisi dan diam di zona nyaman. Secara budaya, orang Kalimantan memang jarang merantau ke luar negeri, tapi pola ini harus berubah. Kami butuh dukungan teknis kementerian agar minat masyarakat tumbuh dan mereka berani menangkap peluang global,” tegas Nurhidayah.

Pentingnya Mindset dan Perlindungan Hukum

Senada dengan itu, Prof. Suryo menekankan perubahan paradigma di tingkat akar rumput. Berdasarkan pendampingannya, banyak anak muda sebenarnya memiliki kapasitas, namun terhambat mentalitas.

“Banyak yang awalnya merasa tidak mampu, tapi setelah diberi edukasi, mereka berani keluar dan sukses. Bahkan ada yang bekerja di luar negeri sambil menyelesaikan pendidikan S1 hingga S2,” ujar Prof. Suryo.

Ia juga mengingatkan risiko pekerja ilegal di Eropa, termasuk Prancis, serta mengusulkan pembentukan koperasi Pekerja Migran Indonesia agar penghasilan dapat dikelola produktif.

Keberhasilan di Lapangan: Jalur Resmi adalah Kunci

Dari sisi praktisi, Sigit dari LPK berbagi pengalaman penempatan ke Jepang sejak 2018. Minat generasi muda Kobar meningkat berkat transparansi informasi dan jalur resmi yang jelas.

“Anak-anak yang kami dampingi kini sudah mandiri secara ekonomi dan mampu mengangkat derajat keluarganya. Kuncinya adalah jalur resmi. Kami berharap kebijakan Kementerian P2MI memperkuat jalur-jalur legal ini agar perlindungan mereka terjamin,” jelas Sigit.

Langkah Tindak Lanjut

Sebagai komitmen bersama, pertemuan ini akan ditindaklanjuti melalui penandatanganan MoU antara Kementerian P2MI dan Pemkab Kobar, penyusunan regulasi daerah turunan UU No. 18 Tahun 2017, serta kolaborasi dengan LPK lokal dan Politeknik PTPN untuk pelatihan teknis. Langkah ini diharapkan mempercepat lahirnya Pekerja Migran Indonesia asal Kotawaringin Barat yang profesional, legal, dan berdaya saing global.