Sugiono Klaim Tak Ada yang Kritik Kinerja Kemlu saat Eks Menlu-Wamenlu Bertemu Prabowo

TODAYNEWS.ID – Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengatakan para mantan Menlu dan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) dalam pertemuan bersama Presiden Prabowo Subianto tidak ada yang menyampaikan kritik terhadap kinerja Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

Adapun bekas Menlu dan Wamenlu dan akademisi di bidang hubungan internasional, serta pimpinan Komisi I DPR RI diundang Presiden Prabowo dalam rangka berdiskusi mengenai situasi politik luar negeri Indonesia, di Istana Merdeka, pada Rabu, 4 Februari 2026.

Baca Juga

1 hari  lalu

Siswa SD Diduga Bunuh Diri Karena Tak Mampu Beli Buku, DPR: Ini Potret Buram Pendidikan Nasional

132 Dhanis Iswara

Salah satu yang menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut yakni keikutseraan Indonesia dalam Board of Peace.

“Kinerja Kemlu kenapa ya? Tidak ada yang mengkritik kinerja Kemlu,” kata Sugiono usai pertemuan di Istana Kepresidenan, Rabu (4/2/2026).

Sugiono mengatakan dalam pertemuan itu mereka berdiskusi dan memberikan sejumlah masukan terkait diplomasi yang harus dilakukan Indonesia ke depan.

Baca Juga

6 hari  lalu

Perkuat Ketahanan Pangan Nasional, Proyek Revamping Ammonia Pabrik-2 PT Pupuk Kaltim Resmi Beroperasi

210 Azis Arriadh

“Masing-masing juga tadi beberapa tokoh menyampaikan pandangan mereka, kemudian pemikiran-pemikiran mereka, pertimbangan-pertimbangan yang pada intinya juga saya kira merupakan satu hal yang sebenarnya sudah koheren,” imbuh Sugiono.

Tidak hanya itu saja, mereka berdikusi soal keikutseraan Indonesia dalam Board of Peace. Akhirnya, setelah mendapatkan penjelasan yang komprehensif terkait hal tersebut, maka semuanya memiliki pemahaman yang sama. “Akhirnya sama-sama sepakat,” ujar Sugiono.

Sebelumnya, terkait Board of Peace, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, keanggotaan Indonesia tidak bersifat tetap. Indonesia sewaktu-waktu dapat menarik diri dari keanggotaan.

“Mengenai biaya USD 1 miliar, adalah untuk dana rekonstruksi Gaza, dan tidak bersifat wajib,” tulis Teddy.

Teddy menjelaskan, saat ini Indonesia resmi bergabung bersama 7 negara besar dengan mayoritas penduduk beragama Islam lainnya, yakni Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, UAE, dan Pakistan. Teddy berujar para negara anggota boleh membayar atau tidak.

“Jika membayar maka akan menjadi anggota tetap. Namun bila tidak membayar, maka keanggotaan akan berlangsung selama 3 tahun. Saat ini, Indonesia belum membayar,” tulis Teddy.

Keikutsertaan Indonesia merupakan langkah konkret untuk turut serta secara langsung dalam mengurangi peperangan di Palestina, dan bukan hanya sebatas ikut konferensi, rapat, diskusi, atau pertemuan resmi.