Komisi VI Dukung Langkah Prabowo yang Ingin Benahi Tata Kelola BUMN

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim, mendukung langkah tegas Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk segera membenahi tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masih sarat persoalan.

Dia menilai kritik dan arahan Presiden merupakan langkah penting untuk mengembalikan marwah BUMN sebagai instrumen negara dalam melayani kepentingan publik, bukan kepentingan segelintir elite.

Baca Juga

7 jam  lalu

Tekankan Penguasaan Iptek, Prabowo Bakal Perbanyak Sekola Unggulan

42 Dhanis Iswara

“Saya mendukung penuh sikap Presiden Prabowo. BUMN harus dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan negara serta rakyat. Jika BUMN merugi, sangat tidak pantas direksi justru meminta atau menerima tantiem,” ujar Rivqy, dalam keterangan diterima, Rabu (14/1/2026).

Sebelumnya Presiden Prabowo secara terbuka mengkritik kinerja sejumlah arahan BUMN yang dinilai tidak profesional dan tidak berfokus pada pengabdian kepada negara.

Kritik tersebut salah satunya terkait praktik pemberian tantiem kepada arah, meskipun perusahaan mengalami kerugian. Presiden bahkan menyebut praktik tersebut sebagai tindakan “tidak tahu malu” dan sulit diatur atau tidak dapat dilakukan.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Prabowo Tegaskan Program MBG untuk Selamatkan Masa Depan Anak Indonesia

15 Dhanis Iswara

Rivqy mengatakan praktik pembagian tantiem di kala perusahaan merugi mencerminkan kegagalan kepemimpinan dan lemahnya etika pengelolaan perusahaan negara.

Ia menilai, arahan BUMN seharusnya bertanggung jawab penuh atas kinerja perusahaan, bukan hanya membebani keuangan negara.

Lebih lanjut, Rivqy menegaskan bahwa BUMN yang terus menerus merugi dan tidak menunjukkan perbaikan kinerja perlu dievaluasi secara menyeluruh, karena akan menjadi beban negara.

“BUMN yang terus merugi sebaiknya ditutup atau digabungkan dengan BUMN lain yang lebih sehat, agar tidak menjadi beban negara dan keuangan publik,” tegasnya.

Untuk itu, Politikus PKB ini mendorong BPI Danantara agar menjalankan amanah Presiden secara konsisten dan berani melakukan pembenahan struktural, termasuk menata ulang manajemen, menghapus praktik-praktik tidak sehat, serta memastikan seluruh jajaran arah dan komisaris bekerja dengan integritas dan rasa tanggung jawab.

“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk melakukan reformasi BUMN secara menyeluruh. Jangan sampai BUMN yang seharusnya menjadi aset strategi negara justru menjadi sumber pemborosan dan masalah,” pungkas Rivqy.