Politik ‘Dagang Sapi’ Elite Partai

TODAYNEWS.ID – Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia menanggapi wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau tidak langsung. Anggota Presidium Nasional KIPP Indonesia, Nuraini menyatakan, pilkada tidak langsung hanya akan melahirkan kepala daerah yang mengedepankan kepentingan para elite partai.

​”Jika pilkada dikembalikan ke DPRD, maka yang terjadi bukanlah dialektika program, melainkan ‘dagang sapi’ antar elite partai,” kata Nuraini dalam keterangannya yang diterima TODAYNEWS, Rabu (14/1/2026).

Baca Juga

1 minggu  lalu

Perbasi dan IBL Gandeng BNN Demi Perkuat Pengawasan Kompetisi Musim Baru

14 Afrizal Ilmi

Nuraini menilai kepala daerah yang dipilih melalui mekanisme tidak langsung tidak memiliki rasa utang budi terhadap rakyatnya. DPRD maupun partai politik dapat memiliki pengaruh besar terhadap pemerintahan daerah.

Tidak hanya itu saja, potensi politik uang akan semakin masif di ruang tertutup. “Di mana suara rakyat ditukar dengan kesepakatan-kesepakatan politik transaksional yang tidak berpihak pada kesejahteraan umum,” jelas Nuraini.

KIPP Indonesia meyakini prinsip ‘Vox Populi, Vox Dei’ atau ‘Suara Rakyat adalah Suara Tuhan’. Maka dari itu, rakyat pemegang kekuasaan tertinggi. Sehingga, rakyat diberi kebebasan dalam konstitusi untuk memilih calon pemimpinnya secara langsung melalui pemilihan umum atau pemilu.

Baca Juga

21 jam  lalu

Warga Greenland Tolak Kehadiran AS: Kami Tidak Butuh Dua Penjajah

31 Dhanis Iswara

“Memangkas hak pilih rakyat secara langsung mendelegitimasi partisipasi politik warga negara yang telah dibangun selama dua dekade terakhir,” ujar Nuraini.

Nuraini menegaskan bahwa KIPP Indonesia menolak keras segala upaya formal maupun informasi untuk mengembalikan mekanisme pilkada kepala DPRD. Selain itu, mendesak partai politik untuk fokus pada perbaikan sistem kaderisasi dan rekrutmen politik ketimbang merombak sistem pemilihan demi efisiensi biaya yang semu.

“Mengingatkan pemerintah dan DPR bahwa demokrasi harus bergerak maju ke arah partisipasi yang lebih bermakna, bukan mundur ke era sentralisme kekuasaan,” kata Nuraini.

Nuraini menambahkan, KIPP Indonesia berkomitmen untuk terus mengawal wacana pilkada melalui DPRD dan memastikan kedaulatan tetap berada di tangan rakyat, bukan di meja perundingan elite.