Kemenhut Klarifikasi Kehadiran Penyidik Kejagung di Ditjen Planologi Kehutanan

TODAYNEWS.ID — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memberikan penjelasan terkait kehadiran penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) di Kantor Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan pada Rabu (7/1/2026). Kemenhut menegaskan kehadiran tersebut bukan dalam rangka penggeledahan.

Klarifikasi itu disampaikan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi. Ia menyatakan informasi yang beredar sebelumnya tidak sepenuhnya tepat.

Baca Juga

2 hari  lalu

KPK Buka Opsi Gandeng PPATK Telusuri Aliran Dana Kasus BJB ke Aura Kasih

7 Afrizal Ilmi

Menurut Ristianto, penyidik Kejagung datang untuk melakukan pencocokan data. Kegiatan itu berkaitan dengan perubahan fungsi kawasan hutan.

Pencocokan data tersebut secara khusus menyasar perubahan fungsi kawasan hutan lindung di sejumlah daerah. Proses itu terjadi pada periode masa lalu dan bukan pada masa Kabinet Merah Putih.

Ristianto menegaskan kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum. Ia menyebut pendekatan yang dilakukan mengutamakan ketelitian dan keterbukaan data.

Baca Juga

3 hari  lalu

KPK Tahan Mantan Direktur Pengolahan Pertamina Terkait Gratifikasi Pengadaan Katalis

13 Afrizal Ilmi

“Proses ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang mengedepankan ketelitian data dan transparansi informasi,” ujar Ristianto dalam keterangan resminya, Rabu (7/1/2026) malam.

Kemenhut memastikan seluruh rangkaian pencocokan data berjalan dengan baik. Proses itu dilakukan secara tertib dan kooperatif.

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan menyatakan kesiapannya mendukung aparat penegak hukum. Dukungan diberikan melalui penyediaan data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemenhut juga menyampaikan apresiasi atas langkah yang dilakukan Kejagung. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan upaya memperkuat tata kelola kehutanan.

Ristianto menyebut sinergi antarinstansi menjadi kunci dalam pengelolaan hutan. Kerja sama itu dianggap penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.

“Sinergi antara kementerian dan aparat penegak hukum merupakan bagian penting dari komitmen bersama untuk memastikan pengelolaan hutan Indonesia yang transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan demi kepentingan generasi kini dan mendatang,” ujar Ristianto.

Sebelumnya, kabar mengenai dugaan penggeledahan Kantor Kemenhut sempat beredar luas di media sosial. Informasi tersebut memicu berbagai spekulasi di ruang publik.

Dalam video yang beredar, tampak sejumlah petugas berbaju merah dibantu personel TNI mendorong sebuah boks. Tayangan itu kemudian dikaitkan dengan isu penggeledahan yang kini telah diklarifikasi Kemenhut.