Pengamat Politik Citra Institute, Efriza. Foto: Istimewa TODAYNEWS.ID – Pengamat Politik Citra Institute Efriza, menilai retret kabinet yang digelar kedua kalinya oleh Presiden Prabowo Subianto memungkinkan adanya pembahasan wacana soal pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Sebagaimana diketahui, mayoritas elite partai politik masuk ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya pembahasan pilkada lewat DPRD dalam retret tersebut yang tengah menjadi isu hangat belakangan ini.
“Dalam praktik politik Indonesia, forum semacam ini memang kerap menjadi ruang informal untuk membangun kesepahaman politik lintas partai politik pendukung pemerintah, termasuk menyamakan sikap atas isu strategis yang sedang atau akan dibahas di DPR,” kata Efriza kepada TODAYNEWS, Rabu (7/1/2026).
Efriza menilai, meski dalam retret tersebut diperuntukkan untuk memperkuat soliditas pemerintahan, akan tetapi ada kemungkinan pembahasan seputar isu-isu politik, termasuk wacana pilkada melalui DPRD.
“Tetapi, memungkinkan ruang dialognya informal, secara tidak langsung, wacana pilkada melalui DPRD bisa saja menjadi salah satu topik yang “disenyapkan” agar tidak memicu kegaduhan publik,” ujarnya.
Menurut Efriza, adanya ruang dialog antar petinggi partai politik yang tergabung dalam pemerintahan Prabowo sangat memungkinkan untuk membahas seputar dinamika politik yang sedang berkembang.
“Ruang dialog antar partai-partai politik koalisi pemerintahan terbuka dengan minus PDIP tentu saja, apalagi tiga partai politik pemerintah masih sifatnya mencermati dinamika politik yakni Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat,” imbuhnya.
Kendati demikian, meski terjadi ruang dialog terkait pembahasan wacana pilkada lewat DPRD pada retret kedua tersebut. Efriza menilai, keputusan akhirnya tetap bergantung pada dinamika di Parlemen dan suara rakyat serta elektoral masing-masing partai politik
“Meski dialog ini bisa saja terjadi, tetapi arah akhirnya tetap sangat bergantung pada dinamika di parlemen, resistensi publik, serta kalkulasi elektoral masing-masing partai politik,” pungkasnya.