Formappi Pertanyakan Alasan Bappenas Rekomendasi Anggota Penyelenggara Pemilu Ditambah

TODAYNEWS.ID – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyoroti rekomendasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait penambahan keanggotaan penyelenggara pemilu menjadi 9 orang.

Peneliti Formappi, Lucius Karus, mengatakan rekomendasi Bappenas tidak memiliki alasan yang jelas. Ia mengaku bisa perhitungan Bappenas sehingga keanggotaan penyelenggara pemilu ditambah menjadi 9 orang.

Baca Juga

2 hari  lalu

Bandung Perkuat Keamanan dan Kenyamanan Jelang Libur Nataru 

5 Asep Awaludin

“Bagaimana hitung-hitungannya sehingga muncul angka 9,” ujarnya kepada TODAYNEWS, Jumat (26/12/2025). Rekomendasi tersebut, kata Lucius, hanya sekadar mengakomodir kepentingan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Yang nampak sebagai alasan agar ada pembagian sama pada pengusul yaitu 3 dari DPR, 3 dari presiden, dan 3 orang lagi dari Mahkamah Konstitusi (MK),” katanya.

Lucius menyebut Bappenas tidak menjelaskan secara detail korelasi penambahan jumlah anggota penyelenggara pemilu dengan tugas-tugas dari masing-masing penyelenggara. “Kalau cuma biar kelihatan adil dari sisi jumlah sih, konyol sekali usulan Bappenas itu,” katanya.

Baca Juga

3 hari  lalu

Pantau Pasokan dan Harga Pangan, Wagub Rano Tinjau Pasar Senen Jelang Nataru

7 Azis Arriadh

Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) merekomendasikan terkait variabel keanggotaan penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan DKPP RI.

Direktur Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi Kementerian PPN/Bappenas, Nuzula Anggeraini mengatakan, lembaganya merekomendasikan penambahan untuk keanggotaan penyelenggara pemilu.

“Jadi anggota KPU, Bawaslu, dan DKPP terdiri dari 9 orang,” katanya dalam diskusi terbatas Penguatan Lembaga Kode Etik di Ruang Sidang DKPP, Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2025).

“Terdiri dari 9 orang dengan ketentuan 3 orang diusulkan oleh presiden, 3 diusulkan DPR, dan 3 orang diusulkan MK, melalui proses yang transparan dan akuntabel,” tambahnya.