Prabowo Ingin Bentuk Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Fraksi Gerindra: Ini Arah Kerja Konkret

TODAYNEWS.ID – Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Azis Subekti, mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam rapat paripurna kabinet, pada Senin 15 Desember 2025, untuk membentuk Satgas atau Badan Khusus percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana.

“Ini bukan sekadar kalimat, ini arah kerja kongkret. Saya ingin mulai dengan satu hal yang sederhana, bencana itu tidak menunggu rapat selesai. Air datang tanpa undangan, tanah bergerak tanpa permisi. Yang diuji bukan hanya ketahanan alam, tapi ketahanan kelembagaan kita,” kata Azis dalam keterangannya, Selasa (16/12/2025).

Baca Juga

3 hari  lalu

Komisi IX Dukung Langkah Kemnaker Kerahkan Relawan BLK untuk Pulihkan Layanan Publik di Wilayah Bencana

6 Dhanis Iswara

Azis mengibaratkan bencana itu seperti sebuah kendaraan yang sedang melaju kencang yang membutuhkan pengeraman dengan cara yang tepat.

“Saya orang mesin. Maka saya bilang begini, tanggap darurat itu rehabilitasi dan rekonstruksi itu gigi persnelingnya. Kalau remnya sudah diinjak untuk siap-siap menekan kopling, tetapi giginya tidak segera dinaikkan/dimasukkan, kendaraan pemulihan akan ngeden, dengung gas tak terkonversi menjadi tenaga penggerak yang mestinya terjadi akselerasi,” ujarnya

“Akibatnya korban akan menunggu terlalu lama. Kita tidak boleh terjebak pada pola lama, riuh di awal, senyap pada substansi penyelesaian masalah,” tambahnya.

Baca Juga

6 hari  lalu

Sebut Anggaran Kemendikti Saintek Sebesar Rp 50 Miliar untuk Bencana Terlalu Kecil, Komisi X: Harusnya 10 Kali Lipat

11 Dhanis Iswara

Karena itu, satgas atau badan rehabilitasi dan rekonstruksi harus dipahami sebagai mesin pemulihan, bukan tambahan stempel bukan sekedar tambah lembaga apalagi bikin kerja berbelit.

“Badan/Satgas rehabilitasi dan rekonstruksi itu harus menjadi satu komando, satu data, satu target, satu ritme dari pusat sampai daerah,” ujar Azis.

Lebih lanjut, kata Azis, yang paling sering bocor dalam penanganan pascabencana itu bukan hanya dana, tetapi yang lebih penting adalah waktu.

“Yang bocor itu waktu. Data berputar-putar, kewenangan tarik-menarik, pengadaan bertele-tele, laporan tebal tapi tidak berdampak pada penanganan korban dan infrastruktur,” ungkapnya.

“Kalau kita biarkan kebocoran waktu ini terjadi, maka rehabilitasi akan jadi sekadar rapat-rapat koordinasi yang ramai di meja kerja-sedikit kerja seolah-olah masalah beres,” tambahnya menegaskan.