Diduga Banyak Surveyor Tambang Nakal, Legislator: Negara Rugi Triliunan Rupiah

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XII DPR RI Rocky Candra, mengungkapkan adanya penyalahgunaan wewenang oleh oknum surveyor pertambangan yang diduga menyebabkan kebocoran penerimaan negara dalam jumlah besar.

Ia menyebut praktik curang tersebut memungkinkan lolosnya ekspor hasil tambang nikel dari sumber ilegal melalui manipulasi dokumen resmi.

Baca Juga

5 hari  lalu

Ketua KPU Apresiasi Penyampaian Laporan Kinerja DKPP: Terima Kasih Maksimal Kawal Etika Penyelenggara

10 Akbar Budi

Rocky menjelaskan bahwa peran surveyor dalam kegiatan ekspor menjadi penentu legalitas suatu komoditas tambang. Ia menilai penyimpangan ini telah berlangsung lama dan berdampak signifikan terhadap hilangnya potensi pendapatan negara.

“Ini kita berkaitan dengan kekayaan negara. Sudah banyak sekali kekayaan negara ini bocor. Yang nggak jelas peruntukannya. Penerimaan kerugian negara ini ratusan triliun,” ujar Rocky mengutip dari keterangannya, Minggu (14/12/2025).

Menurut Rocky, salah satu modus operandi yang digunakan adalah melegalkan barang tambang dari wilayah terlarang, seperti hutan lindung atau area di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Baca Juga

5 hari  lalu

Respons Ketua Komisi II soal Usulan Bawaslu Jadi Badan Ajudikasi Pemilu

14 Akbar Budi

Lebih lanjut, Legislator Fraksi Gerindra itu menyebut bahwa manipulasi dilakukan melalui dokumen Certificate of Analysis (COA) dan verifikasi asal barang sehingga komoditas ilegal tampak sah secara administrasi.

“Otomatis surveyor ini yang melegalkan hasil-hasil tambang yang ilegal itu. Karena dia bisa keluar dari Republik Indonesia. Yang ilegal menjadi legal. Tidak mungkin barang ini bisa keluar kalau tidak ada peran dari surveyor,” tegasnya.

Rocky juga menyoroti kasus di wilayah konsesi milik BUMN yang diduga melibatkan surveyor dalam penjualan bijih nikel ilegal. Ia menyebut kerugian negara dari satu kasus tersebut mencapai nilai yang sangat besar.

“Ini merugikan negara hampir Rp 5,7 triliun. Diduga merugikan negara hampir Rp 5,7 triliun,” terang Rocky.

Atas kondisi tersebut, Rocky mendorong Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM untuk membentuk tim pengawas khusus dan melakukan audit menyeluruh.

Ia juga meminta sanksi tegas bagi perusahaan surveyor yang terbukti memanipulasi data demi keuntungan pribadi.