Dorong Transisi Energi, Legislator Minta Pemerintah Evaluasi Skema DMO Batu Bara

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna, menyampaikan sejumlah catatan penting dalam rapat kerja bersama Kementerian Investasi/Hilirisasi (BKPM) baru-baru ini.

Ia menilai kebijakan energi nasional perlu dibenahi agar lebih efisien, adil, dan mendukung percepatan transisi ke energi baru terbarukan (EBT).

Baca Juga

1 bulan  lalu

DPR Dukung Rencana Pemerintah yang Ingin Hapuskan Utang KUR di Daerah Terdampak Bencana Sumatera

45 Dhanis Iswara

Salah satu hal yang disorot Ateng adalah kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara yang menetapkan harga dalam negeri sebesar USD 70 per ton. Menurutnya, skema ini membuat energi fosil tampak murah secara semu dan menghambat perkembangan EBT.

“Ketika harga pasar global sudah menyentuh USD 110 per ton, kita justru menjual murah ke dalam negeri. Ini menciptakan distorsi dan membuat energi bersih sulit bersaing,” ujar Ateng dalam keterangannya, Jumat (12/12/2025).

Ateng mengusulkan agar harga batu bara dalam negeri disesuaikan dengan harga pasar global. Selisih harga sekitar USD 40 per ton dapat menjadi pendapatan negara untuk dialokasikan sebagai subsidi silang bagi pengembangan EBT.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Komisi V Dukung Langkah Prabowo Bentuk Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera

31 Dhanis Iswara

“Solusi ini tidak membebani APBN. Negara mendapat ruang fiskal tambahan, sementara EBT bisa tumbuh lebih cepat,” jelasnya.

Selain itu, Ateng menyoroti penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di daerah terpencil yang dinilai tidak efisien dan membebani keuangan negara. Ia menyebut biaya pokok penyediaan listrik di beberapa wilayah bisa mencapai Rp15.000 hingga Rp50.000 per kWh.

“Ini tidak masuk akal. Padahal banyak daerah punya potensi energi lokal seperti matahari, air, dan angin yang bisa diolah menjadi pembangkit EBT,” tegasnya.

Ia mendorong pemerintah untuk mulai meninggalkan ketergantungan PLTD dan mengalihkan anggarannya ke pembangunan infrastruktur energi terbarukan yang lebih hemat dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan itu, Ateng juga menekankan perlunya kebijakan yang mendorong kawasan industri membangun pembangkit EBT secara mandiri.

Menurutnya, industri memiliki kapasitas investasi yang cukup untuk memanfaatkan teknologi waste-to-energy maupun sumber energi alternatif lainnya.

“Jika industri punya pembangkit sendiri, beban jaringan listrik nasional akan berkurang dan emisi dapat ditekan,” katanya.

Ateng menegaskan bahwa pembenahan kebijakan energi harus dilakukan secara menyeluruh, bukan dengan pendekatan jangka pendek.

“Kita punya potensi energi terbarukan yang besar. Yang dibutuhkan adalah koreksi kebijakan dan keberanian meninggalkan pola lama yang tidak lagi relevan. Transisi energi harus menjadi agenda nasional,” pungkasnya.