Komisi XI Usulkan Relaksasi Kredit bagi UMKM Terdampak Bencana di Sumatera

TODAYNEWS.ID – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, mendorong percepatan upaya pemulihan ekonomi di sejumlah wilayah di Sumatera yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor.

Menurut Misbakhun, respons pemerintah yang cepat dan terukur serta seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mencegah dampak krisis berkepanjangan terhadap kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian daerah.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Prabowo Pastikan Stok Kuota LPG Subsidi 2025 Bakal Ditambah 350 Ribu Ton untuk Jaga Kebutuhan Rakyat

32 Dhanis Iswara

Menurutnya bencana alam tidak hanya meninggalkan kerusakan infrastruktur fisik, tetapi juga melumpuhkan sendi-sendi perekonomian rakyat.

Karena itu, Ia mendorong sinergi antara pemerintah pusat, daerah, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam merumuskan kebijakan stimulus yang tepat sasaran bagi wilayah terdampak.

“Pemulihan pasca-bencana tidak bisa hanya dimaknai terbatas pada rekonstruksi fisik bangunan semata, tetapi harus menyentuh langsung pada upaya menghidupkan kembali jantung perekonomian rakyat,” kata Misbakhun pada, Jumat (5/12/2025).

Baca Juga

4 hari  lalu

DPR Panggil Menhut Bahas Ribuan Gelondongan Kayu Hanyut dalam Banjir Sumatera dan Aceh

13 Afrizal Ilmi

Politikus Partai Golkar itu menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah bagaimana mengembalikan aktivitas ekonomi di tingkat akar rumput, seperti memulihkan fungsi pasar-pasar tradisional dan memberikan sejumlah pelonggaran bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang usahanya terhenti akibat bencana.

Sebagai informasi, Pulau Sumatera secara keseluruhan menyumbang 22,4% bagi PDB nasional, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,9 % pada kuartal III-2025.

Untuk itu, Ia meminta OJK dan pihak perbankan agar segera mengkaji kemungkinan kebijakan relaksasi kredit atau restrukturisasi utang bagi debitur yang terdampak langsung bencana di Sumatera.

Lebih lanjut, Komisi XI DPR yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, dan perbankan, akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara ketat terhadap realisasi anggaran dan program pemulihan tersebut.

Untuk itu, Misbakhun mengingatkan kementerian dan lembaga terkait agar memangkas hambatan birokrasi yang berpotensi memperlambat penyaluran bantuan, mengingat kondisi di lapangan membutuhkan respons yang bersifat segera.

“Dengan koordinasi yang solid dan langkah mitigasi ekonomi yang terintegrasi, wilayah Sumatera dapat segera bangkit dari keterpurukan dan kembali memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkasnya.