x

Komisi IV Minta Pemerintah Memoratorium dan Evaluasi Praktik Konversi Hutan

waktu baca 2 menit
Rabu, 3 Des 2025 18:01 386

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo, meminta pemerintah untuk memoratorium dan mengevaluasi praktik konversi kawasan hutan yang dinilai turut menjadi penyebab terjadinya bencana seperti yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera.

“Moratorium dilakukan, kemudian evaluasi menyeluruh, dan kemudian kita melakukan evaluasi terhadap berbagai regulasi-regulasi yang memang kita anggap itu sebagai celah, maka harus segera dilakukan revisi,” kata Firman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Firman mengatakan, bahwa fakta di lapangan mengatakan musibah bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat disebabkan salah satunya karena faktor pengelolaan hutan yang keliru.

“Oleh karena itu, kalau kita lihat penyebab banjir ini karena memang merusak lingkungan kita. Hutan kita ini walaupun dilaporkan dari pemerintah bahwa deforestasi itu sudah mengalami penurunan,” ujarnya.

Firman menilai kebijakan pengelolaan hutan saat ini justru membuka peluang kerusakan lingkungan yang lebih besar, bahkan menambahkan risiko terjadinya bencana.

“Dan ini merupakan suatu peringatan bagi kita semua, terutama sebagai regulator dan juga pada pemerintah sebagai yang memiliki otoritas,” tukasnya.

Karena itu, Firman mengusulkan perlunya moratorium untuk mengevaluasi secara menyeluruh. Karena ada beberapa peta yang kemudian dilakukan pemeriksaan terdapat beberapa kawasan hutan lindung yang dikonversi menjadi, atau diberikan izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atau PPKH.

“Dan kemudian justru itulah yang menyebabkan salah satu daripada indikasi-indikasi terjadinya kerusakan kawasan hutan. Karena ketika pemerintah sudah memberikan izin, pemerintah tidak mampu mengontrol,” tambahnya menegaskan.

“Nah oleh karena itu, saya sebagai anggota dewan Komisi IV tentunya memiliki tanggung jawab moral dan juga tentunya kita harus mulai berpikir ke depan apa yang kita lakukan. Tentunya saya mengusulkan adanya moratorium,” pungkasnya.

Pilkada & Pilpres

INSTAGRAM & TIKTOK

1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya tidak akan mengusulkan kandidat untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong. Keputusan tersebut diambil setelah AHY berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui sambungan video call. “Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” jelas AHY. #AHY #DEMOKRAT #WAPRES #gibran
 photo
pernyataan resmi Gibran Rakabuming Raka setelah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil presiden ke MPR. #GIBRANMUNDUR #WAPRES #TODAYNEWS
 photo
Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Gedung DPR/MPR tak lama setelah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden ke MPR. #gibranmundur #gibran #dpr #mpr
 photo
Momen Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung DPR/MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026). #gibran #Gibranmundur #dpr #mpr #todaynews
 photo
LAINNYA