Soal Polemik Kayu Gelondongan, Komisi IV: Kalau Perlu Kita Bentuk Pansus untuk Menyelidiki Kebijakan Kehutanan

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo, menyoroti soal polemik kayu gelondongan yang terbawa arus banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah Sumatera.

Sebagaimana diketahui, mengenak ribuan kubik kayu yang diduga berasal dari adanya aktifitas ilegal di hutan Sumatera, diduga menjadi salah satu penyebab longsor dan banjir di wilayah itu.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Alasan Presiden Setujui Rehabilitasi untuk Mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi

85 Afrizal Ilmi

Sementara itu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Dwi Januanto Nugroho, membantah bahwa kayu gelondongan tersebut bukan berasal dari pembalakan liar.

Menanggapi itu, Firman mengatakan bahwa Komisi IV DPR RI akan memanggil Menteri Kehutanan pada Kamis 4 Desember 2025 untuk menggali informasi lebih dalam terkait keberadaan kayu gelontongan tersebut.

“Ya insyaallah besok kami akan mengundang pertemuan dengan Menteri Kehutanan, tentunya akan kami gali,” kata Firman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Baca Juga

1 bulan  lalu

Gus Yahya Tetap Ketum PBNU: Ikhtiar Islah

34 Akbar Budi

Lebih tegas, Firman mengatakan, bahwa Komisi IV siap membuat tim panitia kerja (Panja) ataupun panitia khusus (Pansus) untuk menginvestigasi terkait kebijakan kehutanan.

“Kalau perlu nanti kita bentuk Panja. Apakah Pansus, untuk menyelidiki keseluruhan dari kebijakan kehutanan ini?” tegas Firman.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kemenhut Dwi Januanto Nugroho, mengatakan bahwa keberadaan kayu gelondongan yang terseret arus banjir di Sumatera bukanlah berasal dari pembalakan liar seperti informasi yang beredar.

“Kayu yang terbawa banjir sebagian besar merupakan kayu lapuk tua atau tumbang alami. Ini hasil analisis kami dan laporan dari wakil menteri,” ujar Dwi di kantor Kemenhut, Jumat (28/11/2025).

Dwi jug mengatakan bahwa sebagian kayu tersebut berasal dari penebangan resmi di area izin pengusahaan hutan yang sudah mengikuti prosedur mekanisme secara legal.

“Di area penambangan, kayu berasal dari pohon yang tumbuh alami dan penebangan dilakukan sesuai izin,” pungkasnya.