Iran Tuntut Pertanggungjawaban AS ke PBB Atas Keterlibatan Perang pada Juni 2025

TODAYNEWS.ID – Duta Besar dan perwakilan tetap Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amir Saeid Iravani, menegaskan kembali hak negaranya uk mencari pertanggungjawaban dari Amerika Serikat (AS) dan menuntut kompensasi atas kerugian yang diakibatkan oleh agresi ilegal pada bulan Juni 2025 lalu.

Pernyataan itu disampaikan Amir Saeid Iravani, dalam surat yang dikirimkan kepada Sekjen PBB dan Presiden Dewan Keamanan pada Rabu (2611/2025) seperti dilansir dari Presstv.

Baca Juga

1 hari  lalu

Ali Khamenei Sebut AS Sangat Menderita dalam Perang 12 Hari Melawan Iran

4 Dhanis Iswara

Surat itu dikirimkan setelah Angkatan Udara AS untuk pertama kalinya mengakui bahwa pesawat tempur siluman F-35 miliknya telah menembus wilayah udara Iran dan mengawal pesawat pengebom B-2 untuk menargetkan fasilitas nuklir damai di negara tersebut.

Ia mengatakan dalam suratnya, bahwa pengungkapan tersebut semakin diperkuat dengan pengakuan Presiden AS Donald Trump pada tanggal 6 November, saat ia mengakui “sangat bertanggung jawab” atas agresi Israel-Amerika terhadap Iran.

Iravani mengatakan pengakuan itu mengandung tanggung jawab pidana para pejabat dan individu Amerika yang terlibat dalam pelanggaran berat hukum humaniter internasional, termasuk kejahatan agresi.

Baca Juga

6 hari  lalu

Iran Kutuk Pembunuhnan Komandan Senior Hizbullah oleh Rezim Zionis Israel

12 Dhanis Iswara

Oleh karena itu, Iravani menyatakan, bahwa Teheran, “Memiliki hak penuh dan tegas untuk mengupayakan, melalui semua jalur hukum yang tersedia, pertanggungjawaban para pihak yang bertanggung jawab, dan juga untuk menjamin ganti rugi penuh atas semua kerugian dan kerusakan yang terjadi akibat tindakan yang melanggar hukum internasional ini.”

Utusan Iran ini juga menekankan bahwa Washington berkewajiban untuk memberikan ganti rugi penuh atas pelanggaran terhadap Iran dan warga negaranya berdasarkan hukum internasional yang berlaku.

Ia menegaskan, PBB tidak biisa tinggal diam, mengingat “pengakuan” Amerika Serikat atas perannya dalam melakukan tindakan yang salah terhadap Republik Islam.

Seperti diketahui, pada tanggal 13 Juni, Israel melancarkan tindakan agresi terang-terangan terhadap Iran, yang sedikitnya menewaskan 1.064 orang dan menargetkan infrastruktur sipil.

Sementara, pada tanggal 22 Juni, Amerika Serikat juga memasuki perang dengan mengebom tiga lokasi nuklir Iran—Fordow, Natanz, dan Isfahan—dalam pelanggaran berat Piagam PBB, hukum internasional, dan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT).

Dua hari kemudian, Iran berhasil menghentikan serangan kriminal setelah melancarkan gelombang operasi pembalasan secara besar-besaran.

Selain itu, dalam suratnya, Iravani menegaskan kembali seruan Teheran kepada PBB untuk, “Mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan akuntabilitas Amerika Serikat dan rezim Israel atas pelanggaran berat ini, dan untuk membawa para pelaku kejahatan ini ke pengadilan.”

Lebih lanjut, Iravani mengatakan bahwa agresi Israel-AS ditujukan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Iran, yang merupakan pelanggaran nyata terhadap Pasal 2 (4) Piagam PBB.

“Serangan selama 12 hari itu mencakup serangan yang disengaja terhadap warga sipil dan objek sipil, dengan mengabaikan secara mencolok prinsip-prinsip dasar hukum internasional dan hukum humaniter internasional,” demikian Iravani menegaskan.