Raker dengan Purbaya, Komisi XI Soroti Ketahanan Fiskal Hingga Dampak Kebijakan Moneter

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid, menyampaikan sejumlah isu strategis terkait kebijakan fiskal dan penerimaan negara dalam rapat kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Kholid mengingatkan bahwa kebijakan fiskal harus tetap berlandaskan prinsip kehati-hatian. Ia pun menyoroti pelebaran saldo primer yang tercatat negatif dalam laporan semester.

Baca Juga

20 jam  lalu

Nah Loh! Gus Yahya Bukan Lagi Ketum PBNU Mulai 26 November 2025

3 Dhanis Iswara

“Saldo primer kita dilapsem minus 109 triliun. Kita harus waspada. Bicara kebijakan fiskal itu bicara kesinambungan fiskal. Ini merupakan indikator utama yang paling penting,” tegasnya di ruang rapat Komisi XI DPR.

Menurutnya, kondisi tersebut menuntut upaya ekstra dalam memperkuat penerimaan negara, terutama dari sektor perpajakan.

Dalam rapat tersebut, Kholid juga menyinggung soal dinamika berkembang pasca Munas Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga membahas kebijakan fiskal.

Baca Juga

55 menit  lalu

Ada 62 Daerah Rentan Pangan, Legislator Dorong RUU Pangan Harus Segera Dituntaskan

3 Dhanis Iswara

Kholid menilai perhatian para ulama terhadap isu fiskal patut diapresiasi, termasuk gagasan menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak masyarakat (PTKP) berdasarkan nishab emas untuk memperkuat daya beli.

“Ini progresif sekali. Ada dua mazhab fiskal—sebagai instrumen penerimaan dan sebagai insentif untuk pertumbuhan. Alirannya MUI ini seperti Ibnu Khaldun, mengurangi beban pajak untuk meningkatkan daya beli,” ungkapnya.

Maka dari itu, Politikus PKS ini meminta pemerintah untuk mengkaji sejumlah rekomendasi MUI secara teknokratis, termasuk isu pengenaan pajak atas bangunan.

Di sisi moneter, kata Kholid, meningkatkan suntikan likuiditas sekitar Rp200 triliun ke sistem keuangan masih dinilai positif, namun belum cukup untuk mendorong penurunan suku bunga kredit akibat kekakuan pasar.

“Walaupun Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga, itu tidak diikuti. Seolah-olah suku bunga acuan tidak menjadi acuan. Ini fenomena pasar tidak sempurna,” jelasnya. Ia berharap langkah pemerintah mampu memberikan dorongan yang lebih kuat agar transmisi kebijakan moneter berjalan efektif.

Selain itu, dia juga kemudian menyinggung perlunya strategi penerimaan pajak yang lebih adil dan progresif. Ia pun mengutip pandangan ekonom peraih Nobel Joseph Stiglitz dan pemikir ekonomi global Thomas Piketty mengenai perlunya pajak kekayaan progresif.

“Untuk peningkatan penerimaan pajak, jangan melakukan regresif ke masyarakat bawah seperti PPN. Itu tidak adil. Yang harus dilakukan adalah pajak kekayaan progresif sebesar 0,1 persen. Itu besar sekali dan bisa menghadirkan kebijakan ekonomi yang berkeadilan,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Kholid menekankan bahwa seluruh kebijakan fiskal harus berpijak pada keadilan dan kemiskinan, serta berpihak pada rakyat banyak.