DPR Minta KKP Perketat Izin dan Pengawasan Perusahaan Tambang

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IV DPR RI Jaelani, meminta pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk bertindak lebih tegas terhadap perusahaan tambang yang terbukti merusak ekosistem laut, khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara.

Menurutnya, program-program KKP selama ini sudah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat pesisir di wilayah tersebut. Namun, pihaknya menilai perlunya ada penguatan, regulasi, dan pengawasan untuk memastikan ekosistem laut tetap terjaga.

Baca Juga

6 hari  lalu

Kehadiran Budi Arie di Gerindra Diyakini Hanya Membawa Dampak Negatif

10 Dhanis Iswara

“Sulawesi Tenggara ini memiliki luasan laut yang sangat besar. Kita mengapresiasi program-program KKP yang banyak fokus pada wilayah itu. Namun regulasi dan izin terkait PKK perairan ini juga penting dievaluasi,” ujar Jaelani di Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Ia mengapresiasi langkah-langkah penerimaan yang dilakukan KKP terhadap beberapa perusahaan tambang yang melanggar. Namun menurutnya, tindakan tersebut tidak cukup jika hanya menyasar sebagian pelaku usaha kecil.

“Penyegelan itu kita apresiasi, tapi jangan hanya tiga perusahaan saja. Faktanya, pelanggaran terjadi bukan hanya oleh tiga perusahaan. Banyak sekali yang bermasalah. Kalau mau serius, gas saja semua yang melanggar. Biar jelas dan ada kepastian penegakan hukumnya,” tegasnya.

Baca Juga

6 hari  lalu

Prabowo Terima Laporan Mendagri, Sektor Pangan Jadi Penyeimbang Deflasi

6 Dhanis Iswara

Jaelani mengungkapkan, jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang memiliki pelabuhan khusus di Sulawesi Tenggara sangat besar, mencapai sekitar 80 hingga mendekati 100 lokasi.

Aktivitas masif ini, kata dia, berpotensi memicu sedimentasi dan kerusakan ekosistem laut jika tidak dilindungi secara ketat.

“Jumlah JT atau pelabuhan khusus itu bukan hanya tiga, tapi sekitar 80 sampai hampir seratus. Aktivitas ini jelas mempengaruhi kondisi laut, mulai dari sedimentasi hingga kerusakan ekosistem. Karena itu pengawasan harus diperketat dan dilakukan secara terus-menerus,” paparnya.

Lebih lanjut, Politikus PKB itu juga mendorong agar perusahaan yang telah memiliki izin tetap mendapat pemantauan dan evaluasi secara berkala.

“Yang sudah punya izin pun harus dimonitoring dan dievaluasi. Kita ini mitra pemerintah, jadi mari berkolaborasi memastikan laut kita tidak rusak karena aktivitas penambangan,” tandasnya.

Jaelani menegaskan bahwa perlindungan ekosistem laut adalah langkah wajib untuk menjaga ekosistem daya laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir yang menggantungkan kehidupan pada sektor itu.