DPR Pertanyakan Anggaran Pembangunan SPPG Senilai Rp1,97 Triliun

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi menyoroti rencana pembangunan Sentra Pengolahan dan Penyediaan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh pemerintah yang dialokasikan sebesar Rp1,97 triliun pada tahun 2026.

Sorotan tersebut disampaikan Mori dalam rapat kerja dengan Kementerian Pekerjaan Umum Gedung Parlemen, Senayan, Senin (17/11/2025).

Baca Juga

3 hari  lalu

Ahmad Ali: PSI Harus Menang dari NasDem se-Indonesia

5 Akbar Budi

Mori mengungkapkan, anggaran sebesar kurang lebih Rp2 triliun itu diperuntukkan bagi pembangunan 222 lokasi SPPG di berbagai daerah.

Ia mencatat, jika dibagi rata, maka satu unit SPPG menelan biaya sekitar Rp8,5 miliar, angka yang dinilai jauh lebih tinggi dibandingkan biaya pembangunan dapur umum yang selama ini dilakukan secara mandiri oleh masyarakat.

“Kalau saya hitung, satu tempatnya sekitar 8,5 miliar. Padahal di lapangan, rata-rata orang bangun hanya 2 miliar. Ini 8,5 miliar Pak. Mekanisme dan polanya seperti apa?” ujar Mori.

Baca Juga

15 jam  lalu

DPR Minta Usut Tuntas Logo Halal Tanpa Registrasi Resmi

3 Dhanis Iswara

Politisi Partai Nasdem tersebut juga mempertanyakan urgensi pembangunan dapur skala besar tersebut, mengingat selama ini dapur komunitas atau dapur mandiri sudah dapat berjalan dengan partisipasi masyarakat.

“Bukankah kalau dapur-dapur itu dibikin secara mandiri oleh orang-orang yang memang mau berpartisipasi? Kalau ini nanti jadi, dapurnya buat siapa?” tambahnya.

Selain besaran anggaran, Mori turut meminta penjelasan mengenai lokasi pembangunan 222 SPPG tersebut, terlebih karena sebagian disebut akan dibangun di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terpencil).

Menurutnya, wilayah-wilayah 3T justru memiliki jumlah penerima layanan yang lebih sedikit, sehingga perlu kajian lebih matang.

“Di 3T lebih parah lagi. Ngelayannya cuma 120 orang. Kan daerah terpencil. Saya mohon penjelasan khusus terkait ini, karena ini barang baru,” ucapnya.

Mori menegaskan bahwa transparansi mengenai mekanisme, pola pembangunan, serta detail kebutuhan setiap lokasi menjadi penting mengingat besarnya nilai anggaran yang disiapkan negara.

“Ini perlu diperjelas karena anggaran yang dialokasikan ini tidak sedikit,” tutupnya.