DPR Ingatkan Pemerintah untuk Aktif Sosialisasikan Rencana Redenominasi Rupiah

TODAYNEWS.ID – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengingatkan pemerintah untuk melakukan sosialisasi dalam menjalankan rencana redenominasi rupiah.

Said menegaskan pentingnya bagi pemerintah untuk menjelaskan ke publik bahwa redenominasi berbeda dengan sanering atau pemotongan nilai uang.

Baca Juga

2 hari  lalu

Bandung Magoo Fest 2025: Edukasi Pengelolaan Sampah dan Ajang Silaturahmi Penggiat Maggot

7 Asep Awaludin

Menurutnya, tanpa edukasi yang benar, dikhawatirkan akan muncul kesalahpahaman yang memicu keresahan.

“Jangan sampai redenominasi itu sama dengan bagi masyarakat, pemotongan uang. Nah, itu kan bahaya sekali. Sehingga perlu sosialisasi betul,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/10/2025).

Meski begitu, Said mengatakan bahwa redenominasi memiliki manfaat administratif, salah satunya penyederhanaan bentuk fisik uang.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Presiden Prabowo Resmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Kapasitas Naik 62 Persen dan Lebih Ramah Disabilitas

16 Azis Arriadh

“Kalau 10 juta tebalnya 3 senti, nolnya tiga dibuang kan lumayan punya satu lembar,” ujarnya.

Namun, ia menegaskan redenominasi tidak serta-merta memperkuat nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

“Enggak, enggak, enggak. Itu, redenominasi itu pada akhirnya kita menjaga wibawa rupiah, kedaulatan rupiah kita saja,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, menegaskan pemerintah belum akan menjalankan rencana redenominasi mata uang rupiah dalam waktu dekat.

Prasetyo menyatakan bahwa isu tersebut masih jauh dari agenda pembahasan kabinet. “Belum, masih jauh,” kata Prasetyo di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Namun saat ditanya awak media apakah kebijakan tersebut berpotensi dilakukan dalam waktu dekat, Prasetyo kembali menegaskan bahwa pemerintah belum memasuki tahap pembahasan teknis.

“Belum,” ucapnya singkat.