Soroti Kasus Penyerobotan Lahan Milik JK, Komisi II: Bagaimana Nasib Rakyat Kecil yang Tak Punya Kekuatan dan Akses Hukum?

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya, turut mengomentari kasus dugaan penyerobotan dan rekayasa kepemilikan lahan milik mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) seluas 16,4 hektar di Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar.

Indrajaya menegaskan bahwa pemerintah harus bertindak tegas terhadap mafia tanah yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

Baca Juga

1 minggu  lalu

KPK Tegaskan Uang Asing Disita dari Biro Perjalanan, Bukan Pejabat Kemenag

15 Afrizal Ilmi

Ia menilai peristiwa ini menunjukkan betapa berbahayanya praktik mafia tanah yang bisa menyasar siapa saja, termasuk tokoh nasional sekaliber mantan Wakil Presiden RI.

“Jika orang sebesar Pak JK saja bisa menjadi korban mafia tanah, bagaimana nasib rakyat kecil yang tidak punya kekuatan dan akses hukum yang memadai?” kata Indrajaya, Jumat (7/11/2025).

Adapun lahan tersebut diketahui, telah dikuasai dan dimiliki secara sah oleh JK selama lebih dari 30 tahun, dengan sertifikat tanah yang diakui secara hukum.

Baca Juga

3 hari  lalu

Pakar Hukum Soroti Politik Uang di Balik Maraknya Pimpinan Daerah Terjerat Korupsi

96 Afrizal Ilmi

Karena itu, menurutnya, dugaan penyerobotan dan rekayasa administratif oleh pihak-pihak tertentu merupakan bentuk kejahatan serius terhadap kepastian hukum dan hak kepemilikan warga negara.

Ia juga meminta pemerintah, khususnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), untuk melakukan audit dan investigasi menyeluruh terhadap kemungkinan keterlibatan oknum pegawai BPN, pemerintah daerah, maupun aparat penegak hukum dalam praktik mafia tanah tersebut.

“Jika ada oknum di ATR/BPN, di pemerintah daerah, atau di lingkungan pengadilan yang bermain, harus ditindak tegas. Tidak boleh lagi ada ruang bagi mafia tanah di negeri ini,” tegasnya.

Lebih Lanjut, Komisi II DPR kata Indrajaya, akan terus mengawal persoalan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat reformasi agraria dan penegakan hukum pertanahan.

Ia menambahkan, bahwa kasus ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk menunjukkan keberpihakan kepada pemilik tanah yang sah dan memastikan tidak ada lagi rakyat Indonesia yang dirugikan akibat permainan mafia tanah.

“Pemerintah harus memberikan perlindungan nyata kepada pemilik tanah yang sah. Kepastian hukum atas tanah adalah hak konstitusional setiap warga negara,” pungkasnya.