Soroti Kinerja Kabinet, Akademisi: Banyak Kebijakan Nyeleneh
Pakar Hukum Tindak Pidana dan Pencucian Uang (TPPU), Yenti Garnasih. Foto: Istimewa TODAYNEWS.ID – Kebijakan-kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam satu tahun memimpin Indonesia mendapatkan kritikan tajam.
Akademisi sekaligus Pakar Hukum Tindak Pidana dan Pencucian Uang Yenti Garnasih, mengkritik kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh sejumlah menteri-menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) yang kerap menimbulkan kegaduhan di publik.
“Banyak kebijakan yang dikeluarkan menteri-menteri itu kan menimbulkan polemik, kegaduhan. Ya menteri-menteri yang seperti ini kan sebetulnya mengurangi kewibawaan pemerintah,” kata Yenti kepada TODAYNEWS, Selasa (21/10/2025).
Yenti menilai, banyak kebijakan-kebijakan absurd yang dibuat oleh para menteri justru berdampak buruk pada citra pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menurutnya tak sedikit kebijakan yang telah dikeluarkan oleh para menteri di KMP yang kemudian membuat gaduh di publik, lalu ditarik kembali.
Seperti misalnya kebijakan yang dikeluarkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia beberapa waktu lalu, yang mengatur pembelian tabung Gas LPG 3 Kg harus menggunakan KTP, hingga membuat kegaduhan dan akhirnya kebijakan tersebut ditarik kembali.
“Ya akhirnya kan pemerintah bukan cuma menterinya, presidennya juga kena. Ya gimana si kebijakan dikeluarkan kemudian begitu ribut ditarik lagi, itu kan mengurangi harkat, kepercayaan dan penghormatan kita kepada pemerintah,” beber Yenti.
“Dipahami dulu gak si permasalahan-permasalahannya dan resiko akibat kebijakan yang dikeluarkan tersebut, harusnya kan gitu. Bukan kebijakan dikeluarkan, lalu ribut-ribut ditarik kembali,” tambah Yenti.
Bahkan kata Yenti, tak hanya kebijakan yang membuat gaduh, pernyataan-pernyataan sejumlah menteri KMP juga tak sedikit yang menimbulkan keresahan publik.
“Beberapa kebijakannya salah, beberapa mengeluarkan statement malah membuat gaduh,” ucap Yenti.
Menurutnya para menteri Prabowo dalam membuat kebijakan harus berdasarkan studi kasus terlebih dahulu dan mendengarkan aspirasi rakyat.
Untuk itu, Yenti berharap kepada Presiden Prabowo untuk segera mengevaluasi para menteri yang dianggap bermasalah dan bila perlu segera mencopot para menteri tersebut ketimbang terus membuat citra pemerintah minus di mata masyarakat.
“Nah kita berharap Pak Prabowo ini mendengarkan aspirasi rakyat, mendengarkan penilaian rakyat dan juga dievaluasi sendiri oleh Pak Prabowo, benar gak nih rakyat mengatakan ini, tapi kan benar memang kebijakan-kebijakannya nyeleneh-nyeleneh, aneh-aneh,” paparnya
“Ya kalau dari suara saya si, masa yang kayak gini dipertahankan karena kan sudah banyak penilaian-penilaian, kan masyarakat bisa menilai,” pungkasnya.
16 Total CountPos terkait
Berita Favorit
