Sekda Jabar Pastikan Berkurangnya TKD ke Daerah Tak Akan Berpengaruh pada Tenaga Kerja PPPK dan Non ASN

TODAYNEWS.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan berkurangnya dana transfer ke daerah (TKD) tidak akan berpengaruh terhadap pengurangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) maupun tenaga non-aparatur sipil negara (non-ASN).

Saat ini, Pemdaprov Jabar tengah mendalami kapasitas fiskal sehingga adanya kebijakan tersebut tak terlalu berdampak besar.

Baca Juga

4 minggu  lalu

Sekda Jateng: Sport Tourism Perlu Dibarengi dengan Aksi Pelestarian Lingkungan

27 Yunita

Hal ini seperti dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, baru-baru ini.

“Tidak (pengurangan), ya, sedang kita dalami. Pokoknya kita harus menjaga kapasitas fiskal, keseimbangan fiskal, jangan sampai mengurangi alokasi belanja publik,” ujarnya saat ditemui di Gedung Pakuan, Kota Bandung.

Namun demikian kata Herman, proses transformasi status mereka menjadi pegawai penuh waktu akan disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah yang ada.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Sekda: FBS Siap Tingkatkan Kualitas Lingkungan dan Sosial untuk Wujudkan Bandung Utama

30 Asep Awaludin

“Teman-teman saat ini masih paruh waktu, tidak usah khawatir, ekosistemnya tetap akan kita jaga. Hanya saja transformasi dari paruh waktu ke penuh waktu nanti kita sesuaikan. Karena fiskalnya saat ini sedang menghadapi tantangan, itu masalah waktu saja,” jelasnya.

Ia juga memastikan bahwa nomor induk pegawai akan tetap dikeluarkan bagi tenaga non-ASN yang terdaftar di Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Toh nomor induk pegawai kan tetap akan dikeluarkan. Yang paling penting teman-teman ada kepastian bahwa yang paruh waktu nanti akan menjadi penuh waktu,” kata Herman.

Herman menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan tetap memenuhi seluruh program prioritas, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

“Pak gubernur kan sudah menyampaikan, belanja infrastruktur, jalan jembatan, PJU, sarana-prasarana kesehatan, sarana-prasarana pendidikan, semua kita akan penuhi, tidak ada yang dikurangi,” imbuhnya.

Sebagai langkah antisipasi terhadap berkurangnya dana TKD sebesar Rp 2,45 triliun, Pemprov Jabar juga menyiapkan langkah efisiensi internal di dalam birokrasi.

“Kita akan carikan penggantinya dari efisiensi di birokrasi. Makan minum kita efisiensikan, perjalanan dinas kita efisiensikan, kegiatan-kegiatan yang tidak perlu kita potong. Jadi kata Pak Gubernur sekarang, ya birokrat berpuasa, rakyat berpesta,” pungkasnya. ***