Memaknai Teguran Mendagri Tito ke Gubernur soal Pemotongan TKD

TODAYNEWS.ID – Peneliti senior Citra Institute Efriza menilai, teguran Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian kepada kepala daerah terkait pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) sebagai upaya pengawasan dari pusat.

“Teguran Mendagri Tito kepada para gubernur yang memprotes pemotongan TKD bisa dibaca sebagai upaya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat,” kata Efriza kepad TODAYNEWS, Sabtu (11/10/2025).

Baca Juga

2 minggu  lalu

DNIKS Minta Pemerintah dan Parpol Buat Kebijakan untuk Kesejahteraan Kaum Difabel

15 Dhanis Iswara

Selain sebagai sikap tegas pemerintah pusat kepada kepala daerah, kata Efriza, juga untuk menjaga soliditas kebersamaan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Serta agar pemerintah daerah tetap mengutamakan dan menjalankan program prioritas nasional seperti MBG, koperasi merah putih, maupun program lainnya,” ujarnya.

Meski begitu, Efriza menilai, teguran Tito kepada kepala daerah yang menolak pemotongan TKD sebagai bentuk lemahnya ruang dialog antara pemerintah pusat dan daerah.

Baca Juga

3 minggu  lalu

DPR Pertanyakan Lambatnya Pemerintah Terbitkan PP UU Minierba

16 Dhanis Iswara

“Namun, dari sisi hubungan pusat-daerah, sikap tersebut menunjukkan bahwa ruang dialog dan negosiasi fiskal masih lemah,” katanya.

“Meskipun, Mendagri berharap pengelolaan pengeluaran keuangan dari pemerintah daerah dilakukan dengan dasar disiplin fiskal, agar perilaku koruptif, pemborosan, program kerja yang tidak tepat sasaran mulai diminimalisir,” tambah Efriza.

Efriza memandang, teguran Mendagri itu bisa menimbulkan kesan bahwa pemerintah pusat lebih menekankan loyalitas administratif ketimbang mendengarkan aspirasi daerah yang mungkin memiliki beban fiskal berbeda.

“Komunikasi politik Mendagri ini memperlihatkan adanya kecenderungan “re-sentralisasi kebijakan,” di mana daerah diharapkan mengikuti kebijakan nasional tanpa banyak ruang tawar,” kata dia.

“Padahal, efektivitas program nasional memerlukan upaya dibangun di atas sinergi dan rasa memiliki antara pusat dan daerah,” demikian Efriza.

Sebelumnya diberitakan, bahwa Mendagri Tito disebut-sebut menegur para gubernur yang menolak pemotongan anggaran TKD yang dilakukan pemerintah pusat.

Tito pun menekankan kepada kepala daerah untuk tidak langsung menolak keputusan tersebut, karena faktanya banyak terjadi pemborosan anggaran di daerah.

“Jangan kemudian menjadi pesimis dan langsung resisten ketika melihat dampak. Lihat juga faktanya, banyak terjadi pemborosan. Lihat juga faktanya, banyak juga yang terjadi tidak efisien, dan kemudian akhirnya jadi masalah hukum,” kata Tito dalam acara Rakornas Pembinaan dan Pengawasan di Jakarta Barat, Kamis (9/10).

“Kena OTT, masuk penjara, dan lain-lain. Efektifkan, efisienkan dulu. Tepat sasaran, efisienkan. Kalau ada masalah, nanti kita terbuka, kita bicarakan. Termasuk, sudah ketemu (Menkeu) Pak Purbaya,” tambah Tito.

16 Total Count