Tolak Kehadiran Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam, Fraksi PKS DPR Ingatkan Pemerintah soal Amanat Konstitusi

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Fikri Faqih, secara tegas menolak kehadiran atlet Israel dalam ajang kejuaraan Dunia Senam Artistik yang akan digelar di Jakarta pada 19–25 Oktober 2025.

Sikap penolakan ini, kata Fikri, merupakan konsistensi PKS yang selaras dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk menghapuskan penjajahan.

Baca Juga

6 hari  lalu

KPU Pastikan Penyusunan Regulasi Teknis Bukan Berdasarkan Kebijakan Subjektif

8 Dhanis Iswara

“Sikap kami adalah pilihan konstitusional bahwa bangsa Indonesia tidak boleh memiliki kerja sama dengan pihak-pihak penjajah. Selama Israel masih menjajah tanah Palestina,” kata Fikri di Jakarta pada Kamis (9/10/2025).

Menurutnya, sikap ini bukanlah kali pertama bagi partainya. Sebelumnya, PKS juga mengambil sikap serupa saat menolak kehadiran Tim Nasional (Timnas) Sepakbola Israel pada gelaran Piala Dunia U-20 tahun 2023 di Indonesia.

“Konsistensi penolakan ini didasarkan pada perintah fundamental UUD 1945, khususnya alinea pertama Pembukaan, yang mengamanatkan bahwa penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan,” ujarnya.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Puan Paparkan Kinerja DPR, Hasilkan 16 UU Sepanjang 2024-2025

15 Dhanis Iswara

Hal senada juga ditegaskan Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Sukamta, yang mendesak pemerintah untuk bersikap tegas terkait keikutsertaan atlet Israel dalam ajang kejuaraan ini.

Menurutnya, ajang olah raga merupakan ajang promosi dan diplomasi. Karena itu ia menilai, pemerintah tak boleh memberi ruang kepada pelaku genosida kepada rakyat Palestina.

“Negara pelaku genosida brutal apalagi atas rakyat yang sedang dijajahnya seperti yang sedang mereka lakukan di Gaza, tidak perlu diberi panggung untuk promosi negaranya,” tegas Sukamta di Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Sukamta menilai, izin bagi atlet Israel untuk bertanding di tanah air tidak hanya berpotensi menimbulkan polemik publik, tetapi juga mencederai amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan.

“Pemerintah harus menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, berpihak pada kemanusiaan, dan sesuai amanat konstitusi,” pungkasnya.

3 Total Count