Legislatif Dukung dan Apresiasi Kebijakan PBB Pemkot Semarang
TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Suharsono, mendukung kebijakan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) demi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Suharsono berpendapat bahwa kebijakan ini dinilai baik karena mampu memenuhi kepentingan rakyat dan di saat yang sama tidak memberatkan secara finansial.
Saat ini, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan sumber pendapatan terbesar bagi APBD Kota Semarang, menyumbang sekitar 83% dari total pendapatan daerah sebesar Rp 6,2 triliun. Dana besar ini dialokasikan untuk sektor-sektor penting seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Meski PBB sangat krusial bagi pendapatan kota, Suharsono menekankan bahwa Pemkot Semarang menjaga keseimbangan antara penerimaan dana daerah dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“PBB memang penting bagi pendapatan daerah tapi pemerintah kota juga harus peduli kondisi masyarakat. Jadi, sebaiknya kebijakan yang ditetapkan harus adil dan tidak membebankan masyarakat,” kata Suharsono, Minggu (5/10/2025).
Menyadari kondisi ekonomi yang penuh tantangan, Suharsono menegaskan bahwa Pemkot Semarang tidak menaikkan tarif PBB pada tahun 2024 dan 2025. Menurutnya, keputusan ini sebagai langkah bijak yang bertujuan meringankan masyarakat.
Hal ini juga menegaskan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas daya beli warga dan mengantisipasi efek buruk ekonomi global.
Suharsono mengimbau masyarakat untuk segera membayar PBB karena sebelum akhir September agar terhindar dari denda 3% bulanan. Ia juga mengapresiasi Pemkot atas upayanya memudahkan pembayaran pajak melalui saluran modern seperti mobile banking dan e-wallet.
Dengan proyeksi target pendapatan PBB mencapai Rp 704 miliar pada tahun 2025, Suharsono menekankan bahwa realisasi angka ini menjadi kunci bagi kelancaran berbagai proyek pembangunan di Semarang.
“Kami berharap, berkat kebijakan ini, masyarakat semakin memahami bahwa PBB punya peran sentral dalam membiayai pembangunan kota demi terciptanya Semarang yang lebih maju dan sejahtera,” jelasnya.
Suharsono menilai bahwa pemerintah kota telah mengambil kebijakan perpajakan yang tepat untuk menciptakan keseimbangan harmonis antara upaya pemenuhan pembangunan daerah dan kesejahteraan warganya.
6 Total CountPos terkait
Berita Favorit
Tidak ada komentar