x

PWI Desak Istana Klarifikasi Pencabutan Kartu Liputan Wartawan CNN

waktu baca 2 menit
Minggu, 28 Sep 2025 23:53 352

TODAYNEWS.ID — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyoroti pencabutan kartu liputan istana milik wartawan CNN Indonesia. Organisasi itu meminta Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setpres) segera memberikan klarifikasi.

Selain itu, PWI Pusat juga mendorong BPMI Setpres membuka ruang dialog dengan insan pers. Langkah ini dinilai penting agar hubungan pemerintah dan media tetap sehat.

“Menjaga kemerdekaan pers berarti menjaga demokrasi. Oleh karena itu, setiap bentuk pembatasan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU Pers harus dihentikan,” tegas Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, di Jakarta, Minggu (28/9/2025).

Munir menilai pencabutan kartu liputan wartawan CNN Indonesia tidak bisa dibenarkan. Alasannya hanya karena pertanyaan yang diajukan di luar agenda Presiden.

Menurutnya, tindakan itu bisa dikategorikan sebagai upaya menghalangi kerja jurnalistik. Publik pun dirugikan karena hak untuk memperoleh informasi menjadi terbatas.

Ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut berpotensi mengekang kemerdekaan pers. Padahal, amanat konstitusi dan Undang-Undang Pers jelas melarang hal itu.

“Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Kemudian Pasal 4 UU Pers menegaskan kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, tanpa penyensoran atau pelarangan penyiaran,” ujarnya.

Munir juga mengutip Pasal 18 ayat (1) UU Pers. Aturan itu menegaskan pihak yang menghambat kemerdekaan pers dapat dipidana hingga dua tahun atau didenda maksimal Rp500 juta.

Karena itu, PWI Pusat menyatakan keprihatinan mendalam atas kejadian ini. Mereka meminta BPMI Setpres berhati-hati dalam menyikapi kerja wartawan.

Kasus ini bermula dari sesi wawancara cegat di Pangkalan Udara TNI Halim Perdanakusuma, Sabtu (27/9). Wartawan CNN Indonesia bertanya mengenai program Makan Bergizi Gratis.

“Soal Makan Bergizi Gratis ada instruksi khusus ngak, Pak?” tanya wartawan itu kepada Presiden Prabowo Subianto. Pertanyaan diajukan langsung di hadapan Kepala Negara.

Presiden Prabowo kemudian merespons pertanyaan tersebut. Ia menyebut akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana.

Namun, tak lama setelah itu beredar tangkapan layar di media sosial. Sang wartawan menuliskan dirinya sudah bukan lagi wartawan istana karena kartu liputan telah diambil BPMI Setpres.

Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, membenarkan hal itu. Ia menyatakan kartu liputan wartawannya memang sudah dicabut oleh BPMI Setpres.

 

Pilkada & Pilpres

INSTAGRAM & TIKTOK

1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya tidak akan mengusulkan kandidat untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong. Keputusan tersebut diambil setelah AHY berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui sambungan video call. “Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” jelas AHY. #AHY #DEMOKRAT #WAPRES #gibran
 photo
pernyataan resmi Gibran Rakabuming Raka setelah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil presiden ke MPR. #GIBRANMUNDUR #WAPRES #TODAYNEWS
 photo
Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Gedung DPR/MPR tak lama setelah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden ke MPR. #gibranmundur #gibran #dpr #mpr
 photo
Momen Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung DPR/MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026). #gibran #Gibranmundur #dpr #mpr #todaynews
 photo
LAINNYA