TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira, menyoroti soal keberadaan prajurit TNI-Polri yang masih berjaga di Gedung DPR/MPR/DPD RI pasca aksi demonstrasi pada akhir Agustus lalu yang berujung ricuh.
Andreas mengatakan, bahwa penarikan pasukan TNI-Polri sepenuhnya menjadi kewenangan aparat keamanan berdasarkan situasi nasional hari ini.
“Ya tentu pihak keamanan yang mengetahui secara pasti, kapan perlu ditarik dan kapan itu masih ada di sini. Dalam arti selama ini kan kita punya fungsi intelijen, kita punya fungsi keamanan yang seharusnya bisa menjaga,” kata Andreas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (17/9/2025).
Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu menekankan, jangan sampai keberadaan prajurit TNI-Polri yang terlalu lama di sini justru menghambat aktivitas pekerjaan semua pihak yang berkepentingan di Kompleks Parlemen.
“Jangan sampai itu menjadi hambatan, terganggu teman-teman bekerja. Tetapi juga teman-teman bekerja juga perlu keamanan. Kita semua bekerja di sini perlu situasi yang aman,” ujarnya.
Untuk itu, Andreas berharap keberadaan aparat di Kompleks Parlemen bisa tetap menciptakan rasa aman tanpa mengganggu akses pegawai ataupun yang beraktivitas di lingkungan parlemen.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, menegaskan bahwa pihaknya akan terus menempatkan prajurit TNI-Polri untuk menjaga Gedung DPR/MPR/DPD RI dan beberapa kantor pemerintahan.
“Jadi TNI-Polri akan menjaga simbol kedaulatan negara di DPR,” kata Sjafrie kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9).
Menurutnya langkah ini dilakukan guna memastikan gedung-gedung pemerintahan tetap dalam kondisi aman dengan penjagaan dari prajurit TNI-Polri.
“Jadi saya sudah menyetujui dan Panglima akan menindaklanjuti bersama para kepala staf bahwa instalasi DPR akan dijaga oleh TNI,” ucapnya.
Tidak ada komentar