TODAYNEWS.ID – Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyoroti sikap DPR RI yang prihatin dengan gaji guru honorer sebesar Rp300.000 per bulan.
Menurut Koordinator Nasional (Kornas) P2G Satriwan Salim, DPR RI seharusnya tidak perlu kaget dengan gaji guru honorer yang hanya Rp300.000 per bulan.
“Ini sudah menjadi realita bertahun-tahun. Anggota DPR dan pimpinan DPR, apalagi pemerintah tidak perlu kaget, karena itu realita yag sudah menahun,” ujar dia kepada TODAYNEWS, Rabu (17/9/2025).
Satriwan mengungkapkan, gaji guru honorer dan guru PAUD selama puluhan tahun masih di bawah rata-rata.
“Bahwa guru-guru honorer itu umumnya masih banyak yang diberikan gaji di bawah Rp500.000 per bulan, apalagi guru-guru PAUD yang masih digaji Rp250.000 per bulan, itu pun dibayar rapel,” jelas dia.
Ilustrasi Guru Honorer. Foto: Dok Menpan
P2G berharap DPR RI memiliki keberpihakan terhadap peningkatan anggaran untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
“Untuk insentif atau tunjangan bagi guru-guru non ASN, termasuk guru-guru PAUD,” kata dia.
Dengan adanya insentif dan tunjangan, kata dia, guru PAUD dan guru non ASN mendapat keberpihakan anggaran.
“Mendapatkan insentif dari pemerintah. Apakah bentuknya bantuan subsidi upah, insentif, atau berupa tunjangan profesi bagi guru-guru non ASN yang sudah melakukan pendidikan profesi guru dalam jabatan sebagaimana perintah undang-undang,” jelas dia.
Gedung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI (Kemendikbudristek). Foto: Dok Kemendikbudristek
Kendati begitu, P2G menyanyangkan RAPBN tahun 2026 untuk Kemendikdasmen hanya mendapatkan kenaikan sebesar Rp400 miliar.
Menurutnya, kenaikan sebesar Rp400 miliar belum mencukupi untuk kebutuhan tata kelola pendidikan di tanah air.
“Tentu sangat jauh dari kata memadai dan cukup bagi kebutuhan tata kelola pendidikan dasar menengah tahun 2026,” kata dia.
Satriwan menilai, Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen untuk menjalankan sejumlah program seperti peningkatan kompetisi guru, membiayai guru untuk mendapatkan gelar S1.
Selanjutnya, memberikan bantuan subsidi upah, insentif untuk guru-guru honorer, non ASN, serta PAUD.
“Kemudian juga peningkatan jumlah guru yang mengikuti PPG (Pendidikan Profesi Guru) dalam jabatan yang target pemerintah itu sampai 800 ribu guru,” pungkas dia.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menyoroti pentingnya penguatan alokasi anggaran pendidikan, khususnya untuk Program Indonesia Pintar (PIP), kesejahteraan guru honorer, dan revitalisasi sekolah.
Dia mengatakan bahwa Fraksi PKB sedari awal mendorong agar PIP diberikan kepada siswa TK. Sebab, program wajib belajar yang dicangkan adalah 13 tahun.
“Sayangnya, dalam rancangan anggaran yang disepakati hari ini, PIP untuk TK belum masuk, begitu juga penambahan nominal untuk SD dan SMP,” kata dia dalam keterangannya, Selasa (16/9/2025).
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani. Foto: Dok PKB
Tidak hanya itu, dia juga menyoroti soal gaji guru honorer yang masih jauh dari harapan. Dia bahkan mendapati ada guru honorer yang menerima gaji hanya Rp300.000 per bulan.
Dia mengatakan, gaji Rp300.000 per bulan tidak cukup untuk biaya hidup.
Padahal, kata dia, guru memiliki peran yang sangat sentral terhadap perbaikan kualitas pendidikan di tanah air.
“Angka yang jelas tidak manusiawi di era sekarang,” jelas dia.
Dia mengatakan, guru merupakan pejuang pendidikan. Maka dari itu, kesejahterannya harus sangat diperhatikan.
“Kesejahteraan mereka (guru honorer) masih sangat minim,” kata dia.
Tidak ada komentar