Legislator Soroti Rendahnya Anggaran Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Komisi IX DPR RI gelar rapat kerja bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI). Foto: TODAYNEWS/Dhanis TODAYNEWS.ID – Anggota DPR RI Komisi IX, Achmad Ru’yat, menyoroti alokasi anggaran Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) yang dinilainya masih rendah dan belum proporsional.
Hal ini ia sampaikan dalam rapat kerja Komisi IX DPR bersama Kementerian P2MI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (8/9/2025).
Menurut Achmad, peningkatan kelembagaan yang sebelumnya berbentuk badan dan kini berstatus kementerian seharusnya berdampak pada kebijakan anggaran yang lebih kuat dan tepat sasaran.
“Dengan adanya peningkatan status menjadi kementerian, harapannya ada kebijakan yang berdampak pada alokasi anggaran,” katanya di ruang rapat Komisi IX DPR.
Ia mencontohkan kondisi di lapangan, seperti di Batam dan wilayah perbatasan, di mana banyak pekerja migran yang membutuhkan penampungan dan konsumsi harian saat baru kembali ke tanah air.
Namun, kebutuhan tersebut belum sepenuhnya terakomodasi dalam alokasi anggaran yang tersedia.
“Banyak warga yang pulang harus ditampung, mereka butuh makan. Sementara anggaran perlindungan hanya sekitar Rp30 miliar. Ini tentu tidak sebanding dengan realitas di lapangan,” tegasnya.
Achmad menekankan agar Kementerian P2MI, khususnya Direktorat Jenderal Perlindungan, menyusun kebijakan anggaran yang lebih proporsional sesuai mandat kementerian.
“Perlindungan pekerja migran harus diperkuat, karena ini menyangkut harkat dan martabat warga negara yang bekerja di luar negeri. Jangan sampai peningkatan kelembagaan tidak diikuti dengan penguatan anggaran,” pungkasnya.
8 Total CountPos terkait
Berita Favorit
Tidak ada komentar